Mobilitas Masyarakat Jelang Nataru Dibatasi Mulai 20 Desember 2021

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 1 Desember 2021 16:47
Mobilitas Masyarakat Jelang Nataru Dibatasi Mulai 20 Desember 2021
Langkah ini dilakukan lebih awal dari masa PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021.

Dream - Kementerian Perhubungan bakal menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Langkah ini untuk menekan jumlah masyarakat yang bepergian ke luar kota di jelang libur Natal dan Tahun Baru.

" 20 Desember-2 Januari kita akan lakukan pembatasan," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, disiarkan kanal DPR RI.

Pembatasan tidak berlaku untuk mobilitas logistik. Ini agar kegiatan ekonomi tidak terhambat.

" Akan dilakukan pembatasan jam operasional bagian angkutan serta pembatasan kapasitas angkutan umum sesuai SE Gugus Tugas dan Inmendagri," kata Budi.

 

1 dari 3 halaman

Buat Check Point

Untuk pengawasan bakal ditingkapkan dengan implementasi PeduliLindungi. Budi menyatakan akan menginstruksikan pemerintah daerah membuat check point di titik masuk.

" Jadi kita akan buat check point di jalan tol dan menginstruksikan kepada pemda untuk membuat check point mereka yang akan masuk ke suatu daerah," terang Budi.

Pihaknya juga tetap melibatkan TNI, Polri, serta stakeholders untuk mendirikan posko pemantuan. Selain itu, berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kelayakan dan kesiapan armada angkutan umum selama Natari.

 

2 dari 3 halaman

Masih Banyak Ingin Mudik

Berdasarkan survei pertama yang digelar Kementerian Perhubungan pada Oktober, masyarakat yang ingin melakukan mobilisasi ke luar kota secara nasional mencapai 12,8 persen. Sedangkan khusus Jabodetabek sebesar 13,5 persen.

" Kalau secara nasional ada 19,9 juta dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik," kata Budi.

Di survei kedua pada November, Kemenhub menambahkan tiga variabel, yaitu diperketat, penerapan PPKM Level 3 dan 4, serta pelarangan. Hasilnya, terdapat 10 persen atau 16 juta masyarakat yang menyatakan akan bepergian jika diberlakukan pengetatan.

 

3 dari 3 halaman

Jumlah Cukup Signifikan

Jika berlaku PPKM Level 3 dan 4, jumlah masyarakat yang ingin bepergian menurun jadi 9 persen atau 15 juta. Sedangkan jika diberlakukan pelarangan, jumlahnya turun jadi 7 persen atau 10 juta.

Sementara khusus Jabodetabek, sebanyak 12 persen atau 4 juta orang menyatakan akan bepergian apabila diberlakukan pengetatan. Jika berlaku PPKM Level 3 dan 4, angkanya turun jadi 11 persen atau 3,5 juta orang, dan apabila dilarang maka menjadi 8 persen atau 2,6 juta orang.

" Jumlah ini cukup signifikan mengakibatkan lonjakan Covid-19 di daerah atau di Jakarta," ungkap Budi.

Beri Komentar