Ini Kritik Muhammadiyah Soal Frasa Agama Tak Ada di Draf Peta Jalan Pendidikan

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 8 Maret 2021 14:01
Ini Kritik Muhammadiyah Soal Frasa Agama Tak Ada di Draf Peta Jalan Pendidikan
Muhammadiyah menyatakan draf yang disusun Kemendikbud bertentangan dengan Konstitusi.

Dream - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritik keras draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemicunya, frasa 'agama' tidak ditemukan dalam draf tersebut,

" Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dikutip dari Merdeka.com.

Haedar menyatakan secara tegas hilangnya frasa 'agama' melawan Konstitusi. Merujuk pada hierarki hukum yang dianut di Indonesia, produk turunan kebijakan termasuk peta jalan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti Peraturan Pemerintah, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Dasar 1945, serta puncaknya yaitu Pancasila.

Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 disusun Kemendikbud untuk menjalankan amanat Konstitusi dalam mencerdaskan bangsa. Peta jalan merupakan acuan atau rambu-rambu dalam sistem pendidikan nasional hingga 2035.

Tidak hanya pada Peta Jalan, frasa 'agama' juga hilang dari Visi Pendidikan Indonesia 2035. Visi tersebut kemudian berbunyi demikian.

'Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.'

1 dari 2 halaman

Menyalahi Pasal 31 UUD 1945

Menurut Haedar, hilangnya frasa 'agama' membawa dampak besar terhadap aplikasi maupun ragam produk kebijakan di lapangan. Padahal, pedoman wajiban pada Peta Jalan Pendidikan Nasional yaitu Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 serta poin pertama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan secara eksplisit agama merupakan unsur integral dalam pendidikan nasional.

" Kenapa Peta Jalan yang dirumuskan oleh Kemendikbud kok berani berbeda dari atau menyalahi Pasal 31 UUD 1945? Kalau orang hukum itu mengatakan ini Pelanggaran Konstitusional, tapi kami sebagai organisasi dakwah itu kalimatnya adalah ‘tidak sejalan’ dengan Pasal 31," kata Haedar.

Hal ini menjadi persoalan yang mengundang tanda tanya besar. Haedar juga mempertanyakan apakah terdapat unsur kealpaan dari perumusnya atau memang terdapat kesengajaan maupun pikiran lain sehingga 'agama' harus hilang.

" Problem ini adalah problem serius menurut saya yang perlu dijadikan masukan penting bagi Pemerintah, agar kita berpikir bukan dari aspek primordial tapi berpikir secara konstitusional karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam Pasal 31," ucap Haedar.

 

2 dari 2 halaman

Tanggapan Kemendikbud

Menanggapi kritik tersebut, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Hendarman, menyampaikan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 hinga saat ini masih dalam tahap penyusunan. Sedangkan naskah Peta Jalan Pendidikan Nasional yang beredar belum bersifat final dan akan terus diperbaharui.

" Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemendikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," kata Hendarman.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang konsisten memberikan masukan maupun kritik dalam proses penyusunan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

" (Kemendikbud) akan terus menyampaikan perkembangan terkait penyusunannya," kata dia.

Sumber: Merdeka.com

Beri Komentar