Dream - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Meski belum diketahui lokasi tambang yang diberikan, PP Muhammadiyah akan membahas soal lokasi izin pertambangan itu bersama Presiden Joko Widodo.
kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Yogyakarta, dikutip dari Liputan6.com, Senin 29 Juli 2024.
Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Meski begitu, Abdul Mu'ti menyebut, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
" Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," ucapnya.
Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah akan membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
Dia menerangkan, badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.
" Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," ucapnya.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan itu disebut berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari banyak pihak. Diantaranya para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan yang lainnya.
Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.