Tak mudah bagi perempuan Palestina bergabung di kesatuan militer. Sebab terdapat berbagai batasan gender.
Dream – Para perempuan berhijab bergelayut dengan seutas tali. Merayap turun dari lantai enam sebuah gedung. Senapan di tangan mereka tembakkan sesekali. Berdesing-desing menyasar target di dalam gedung buatan.
Begitu menginjak tanah, kaki mereka gesit berlari. Menyelamatkan sandera penting ke sebuah mobil. Sekejap kemudian, mereka melesat. Meninggalkan palagan pertempuran berdebu.
Itulah 22 perempuan Palestina yang tengah berlatih keahlian komando. Para perempuan ini akan bergabung dalam pasukan khusus Pengawal Presiden. Sebuah pasukan dengan jumlah 2.600 personel laki-laki. Merekalah kelompok perempuan pertama yang bergabung di tim elite ini.
Para perempuan yang tergabung dalam pasukan pengawal presiden ini direkrut tahun lalu. Mereka kemudian mendapat pendidikan di Independence University, sebuah akademi keamanan di Jericho, Palestina.
Salah satu anggota pasukan pengawal itu, Kurum Saad, mengatakan tak ingin hanya berada di kantor mengurus masalah administrasi saja. Saad ingin mencoba petualangan sebagai pasukan elite di negerinya.
“ Saya tidak ingin duduk di kantor. Sejak saya kecil, saya gemar menembak dan berolahraga,” tutur perempuan berusia 23 tahun itu seperti dikutip Dream dari USA Today, Senin 5 Mei 2014.
Para perempuan itu, kecuali dua orang, mengenakan hijab hitam yang menjadi tren di kalangan muslimah Palestina. Selain itu, mereka mengenakan sepatu boot hitam, seragam penyamaran, masker penutup wajah warna hitam, serta helm di atas hijab yang mereka kenakan.
Meski berhijab, gerakan perempuan-perempuan itu tak menjadi lambat. Mereka dilatih terjun ke kolam untuk berenang dengan seragam lengkap yang mereka kenakan itu.
Bagi Saad, berlatih komando bukan hal mudah. Mulanya melekat rasa takut. Namun, sedikit demi sedikit Saad dan perempuan-perempuan itu mampu melepas rasa takut itu. “ Ayah dan saudari saya bangga saya bergabung dengan pasukan ini,” kata Saad.
Tak mudah bagi perempuan Palestina bergabung di kesatuan militer. Sebab terdapat berbagai batasan jender. Namun batasan-batasan itu sekarang seolah runtuh. Sejumlah perempuan telah menjadi bupati, hakim, anggota kabinet, hingga menjalankan bisnis sendiri.
Salah satu faktor yang membuka pintu bagi para perempuan di Palestina adalah naiknya jumlah pengangguran. Kondisi itu mendorong para perempuan dan keluarga jadi lebih terbuka. Para perempuan dipersilakan melakukan pekerjaan non-tradisional.
Menurut Brigjen Rashideh Mughrabi, jenderal yang mengurusi masalah jender di dalam angkatan bersenjata nasional Palestina, perempuan Palestina baru mengisi tiga persen dari 30 ribu anggota polisi dan badan keamanan lainnya di Tepi Barat. Namun, saat ini rekrutmen perempuan oleh angkatan bersenjata terus digalakkan.
