Dipecat KPK, Tigor Kini Jualan Nasi Goreng

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 11 Oktober 2021 16:00

Pegawai Pecatan KPK Beralih Profesi Merintis Usaha Nasi Goreng (Twitter @paijodirajo)

Beberapa eks pegawai KPK memutuskan alih profesi, salah satunya Juliandi Tigor Simanjuntak yang pernah berdinas sebagai Fungsional Biro Hukum KPK.

Dream - Salah satu pegawai pecatan KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak, memutuskan beralih profesi. Dia kini memiliki usaha nasi goreng.

Kabar ini disampaikan rekan Tigor yang juga dipecat KPK, Aulia Postiera, di akun Twitter @paijodirajo. Tigor dan Aulia adalah sebagian dari mereka yang dipecat KPK pada masa kepemimpinan Firli Bahuri akibat tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

" Juliandi Tigor Simanjuntak nama lengkapnya, mantan Fungsional Biro Hukum KPK. Aktivis gereja yang rendah hati. Sesuai namanya, dia lelaki yang tegar dan penuh semangat. Sementara ini, mengisi harinya dengan jualan nasi goreng di dekat rumahnya," tulis Aulia.

Dia menyatakan pemecatan bukan hal yang patut disesali. Demikian pula, keputusan Tigor berjualan nasi goreng menandakan rekannya itu sudah berada di jalan yang benar.

1 dari 5 halaman

Dedikasi Hancur Karena Tes Dua Hari

Menurut Aulia, yang hina adalah para koruptor. Mereka mencuri uang rakyat dan mengkhianati sumpah jabatan.

Sementara orang seperti Tigor justru harus jadi korban pemecatan. Padahal sosok Tigor punya dedikasi sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi.

" Dedikasinya selama belasan tahun dihancurkan hanya dengan dua hari tes yang terbukti telah melanggar HAM serta terdapat maladministrasi dan pelanggaran etik," kata dia.

2 dari 5 halaman

Lebih Enak dari Buatan Firli

Aulia juga membuat sindiran dengan membandingkan nasi goreng Tigor dengan buatan Firli. Diketahui, Firli sempat mengundang wartawan untuk menyaksikan aksinya memasak nasi goreng.

" O iya, nasgor ala Bang Tigor tentunya jelas lebih lezat dan profesional jika dibandingkan dengan nasgor abal-abal yg cuma modal pencitraan ini. Sukses dan semangat terus, Bang Tigor!" cuit dia.

Aulia juga menyertakan tangkapan layar pemberitaan sebuah media online. Dalam gambar tersebut, terlihat Firli sedang mengenakan kostum koki saat membuat nasi goreng.

O iya, nasgor ala Bang Tigor tentunya jelas lebih lezat dan profesional jika dibandingkan dengan nasgor abal-abal yg cuma modal pencitraan ini.

Sukses dan semangat terus, Bang Tigor! pic.twitter.com/fY41FsIHi1
— paijodirajo (@paijodirajo)
October 10, 2021

3 dari 5 halaman

Pegawai yang Dipecat Lapor Harta Kekayaan Sekaligus Pamit ke KPK

Dream - Sejumlah pegawai yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) mendatangi bekas kantor KPK. Mereka menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sekaligus mengembalikan kartu identitas kepada institusi yang pernah menaungi mereka.

" Kita lapor LHKPN, dan kita balikin laptop itu, semua peralatan (punya) kantor gitu, termasuk mengembalikan id (identitas)," ujar Giri Suprapdiono, mantan Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi KPK.

Di hari terakhirnya sebagai abdi negara di KPK, Giri mengaku masih ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan. Pekerjaan tersebut berupa pengisian dokumen yang harus selesai secepatnya.

" Kita harus balikin asuransi kita, jadi semua yang apa kita dapatkan dari KPK dikembalikan hari ini," ucap Giri.

4 dari 5 halaman

Akses Sudah Diputus

Sayangnya, akses Giri dan sejumlah pegawai pecatan lain ke gedung KPK sudah diputus. Giri pun mengaku kecewa.

" Pagi tadi kelihatannya ada beberapa akses diblok juga, tapi kita protes, mestinya kan harus sampai sore ini mestinya," kata dia.

Sebanyak 58 pegawai KPK resmi mengakhiri masa baktinya setelah terbit surat dari pimpinan berisi pemecatan. Pemecatan ini ternyata berjalan lebih cepat dari rencana awal yaitu pada November 2021.

5 dari 5 halaman

Maju Dari Jadwal

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, keputusan pemecatan ini dipercepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia beralasan Undang-undang memberikan batas waktu pengangkatan pegawai menjadi ASN yaitu dua tahun.

" Namanya paling lama bisa dua tahun, kalau cepat, ya, Alhamdulillah," kata Ghufron.

Dia menyatakan langkah KPK sudah sejalan dengan Pasal 69 poin b dan c UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beleid itu menyebutkan seluruh pegawai KPK harus berstatus ASN.

KPK, kata Ghufron, memiliki waktu hingga 31 Oktober 2021 untuk menyelesaikan proses alih status pegawai ke ASN. Dalam perjalanannya, proses tersebut berjalan lebih cepat.

" Jadi ini bukan percepatan, tapi ini dalam dursai yang dimandatkan dalam UU," ucap dia, dikutip dari Liputan6.com.