Keputusan ini mendapat kritikan tajam dari oposisi lantaran tidak ditetapkan bersama parlemen.
Dream - Malaysia tidak akan memperpanjang Keadaan Darurat Covid-19 setelah berakhirnya masa pengetatan pada 1 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan Pemerintah Malaysia pada Senin di saat parlemen mencoba mengkritisi kebijakan penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama tujuh bulan.
Parlemen efektif ditangguhkan sejak diumumkan Keadaan Darurat berlaku di Malaysia pada Januari 2021. Saat itu, Pemerintah beranggapan langkah tersebut diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 namun pandemi justru semakin meluas sejak saat itu.
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, setuju untuk mengaktifkan kembali parlemen setelah muncul tekanan dari Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah. Tetapi, sidang parlemen yang dimulai kembali pada Senin lalu hanya mengagendakan paparan Rencana Pemulihan Nasional yang dijalankan Pemerintah tanpa ada agenda pemungutan suara.
Sejak April, infeksi dan kematian Covid-19 di Malaysia terus mencapai angka tertinggi. Malaysia berulang kali menerapkan lockdown akibat kondisi ini. Dalam empat hari terakhir saja, kasus baru positif Covid-19 terus berada di angka belasan ribu.
Pada 24 Juli, kasus baru Covid-19 di Malaysia tercatat 15.902. Pada 25 Juli mencapai 17.045, tanggal 26 sebanyak 14.516 kasus, dan pada 27 Juli mencapai 16.117.
1 dari 2 halaman
Dikecam Oposisi
Pemimpin Oposisi, Anwar Ibrahim, menuding Perdana Menteri melakukan pengkhianatan. Dia bersikeras menyatakan Raja telah meminta diadakannya sidang parlemen normal yang memungkinkan Deklarasi Keadaan Darurat ditetapkan melalui pemilihan.
" Saya tidak ingin Ketua Parlemen terseret ke dalam pengkhianatan ini," katanya.
Ketua Parlemen Malaysia, Azhar Harun, menanggapi dengan mengatakan parlemen secara eksplisit kepada Perdana Menteri untuk mengundang dan menetapkan agenda pertemuan khusus.
Tapi, setelah oposisi terus mengkritiknya, Harun menyatakan, " Saya tidak setuju dengan semua yang disampaikan."
Bulan lalu, Istana mengumumkan Raja telah menyatakan pandangan bahwa Parlemen harus bertemu sesegera mungkin. " Ini untuk memastikan peraturan darurat dan Rencana Pemulihan Nasional dapat diperdebatkan oleh anggota parlemen," demikian pernyataan Istana pada 16 Juni 2021.
2 dari 2 halaman
Tak Ada Kejelasan
Pernyataan ini muncul setelah serangkaian pertemuan selama sepekan antara Raja, yang merupakan Sultan Pahang, dan para pemimpin utama, petinggi parpol, pakar pandemi dan delapan penguasa negara lainnya. Sementara rencana pemulihan diajukan, hal itu ternyata tidak dibahas dalam pertemuan khusus.
Juga tidak jelas apakah keadaan darurat akan diperdebatkan ketika Parlemen mengadakan sidang kembali pada 6 September. Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah tidak akan meminta perpanjangan pemberlakuan keadaan darurat.
Takiyuddin juga mengatakan semua peraturan yang ditetapkan telah dicabut pada Rabu lalu. Tetapi, tidak ditemukan berkas Lembaran Negara Federal yang menunjukkan terjadinya pencabutan status tersebut.
Hal ini bahkan menimbulkan lebih banyak protes dari kelompok oposisi yang bersikeras pencabutan peraturan seperti itu tidak pantas. Sebab keputusan perlu dibawa ke Parlemen, dikutip dari Straits Times.
