PPKM Jawa-Bali Berlaku, Gubernur Ganjar: Kita Mesti Berkorban di Awal

Reporter : Dwi Ratih
Sabtu, 9 Januari 2021 12:02
PPKM Jawa-Bali Berlaku, Gubernur Ganjar: Kita Mesti Berkorban di Awal
Semua untuk yang terbaik untuk ke depannya.

Dream - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prawonowo mendukung pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang akan dimulai pada 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga akan menerapkan sistem PSBB Jawa-Bali, dengan mikro zonasi khusus untuk wilayah dengan status darurat, serta edukasi kepada masyarakat yang juga paralel dengan operasi yustisi.

Dengan adanya bantuan pemerintah berupa BLT, Ganjar berharap masyarakat dapat lebih disiplin untuk bisa menahan diri di rumah saja selama sebulan demi kepentingan bersama.

" Kita mesti berkorban di awal untuk investasi yang lebih panjang, atau kita tidak mau berkorban, dan investasi jangka panjang kita tidak akan memanen hasil yang bagus," jelas Ganjar Pranowo dalam keterangannya Kamis, 7 Januari 2021.

Ia juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus dan tokoh milenial untuk membantu mengingatkan kepada masyarakat pentingnya 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) agar masyarakat terus ikut berkontribusi dalam penerapan protokol kesehatan.

1 dari 3 halaman

Pembatasan destinasi juga dilakukan

Ganjar Pranowo© Foto: Liputan6.com/Fatkhur Rozaq

Pengetatan ini dilakukan karena adanya peningkatan kasus pada Desember akhir, dari 5.000 hingga 9.000 kasus dengan hasil analisis kasus Nasional terbanyak yang berada di Daerah Jawa dan Bali.

Pembatasan yang dilakukan ini berupa pembatasan destinasi seperti hotel, restoran dan tempat pariwisata lainnya.

Ganjar juga menegaskan bahwa kondisi pariwisata dari kapasitas 100 hanya bisa dilakukan sekitar 30% dengan pantauan pemerintah, dan apabila melanggar maka tempat tersebut akan segera ditutup.

" Dengan melakukan pembatasan ini, harapannya agar kasus bisa terkendali dengan cepat, dan kita bisa stabil untuk ke depan, karena kita harus bertahan cukup panjang, dan ini adalah salah satu contoh kasus bahwa kebijakan Presiden yang mengatakan kita harus gas rem," jelas Prof. Wiku Adisasmito selaku Juru bicara pemerintah untuk Penanganan Covid-19 di kesempatan yang sama.

Reporter: Yuni Puspita Dewi

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

2 dari 3 halaman

PSBB Jawa-Bali, Ganjar Pranowo Fokus Tiga Wilayah Ini

Dream - Pada 11-25 Januari nanti, pemerintah akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Untuk menghadapi hal itu, berbagai provinsi melakukan persiapan, salah satunya Provinsi Jawa Tengah.

Kendati demikian Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat sebelum diteruskan ke bupati/walikota di 35 kabupaten/kota.

“ Tadi saat rapat bersama Presiden sudah disampaikan, khusus Provinsi Jawa-Bali akan dilakukan pengetatan baik dalam konteks kerumunan sampai pemberlakuan jam malam. Pak Menko Perekonomian sudah telepon saya soal itu, tapi kami masih menunggu peraturan resmi dari pusat soal ini,” kata Ganjar, Kamis 7 Januari 2021.

Ganjar menegaskan, PSBB yang dimaksud di sini adalah pembatasan kegiatan yang tidak dilakukan pada satu wilayah pemerintahan. Melainkan pada daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus atau zona merah terkait Covid-19.

“ Kalau di Jateng misalnya Semarang Raya, Solo Raya, dan saya usulkan juga Banyumas Raya. Tiga ini yang menjadi perhatian, khususnya Semarang Raya dan Solo Raya yang kasusnya melonjak,” kata Ganjar.

 

 

3 dari 3 halaman

PSBB Jawa-Bali

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto memberlakuan PSBB serentak Jawa-Bali dilakukan karena daerah-daerah itu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, baik ICU maupun isolasi sudah di atas 70 persen.

Sementara itu, kasus aktif di tingkat nasional sudah sebesar 14 persen, tingkat kematian sudah di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 3 persen, dan tingkat kesembuhan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 14 persen.

Oleh karena itu, di wilayah-wilayah tersebut nantinya ada pengetatan pembatasan masyarakat di antaranya membatasi work from office hanya menjadi 25 persen, dan work from home menjadi 75 persen.

Kegiatan belajar mengajar juga akan dilakukan secara daring dan sektor esensial kebutuhan pokok masih beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Beri Komentar