Presiden China Kunjungi Xinjiang, Pertama Sejak Penahanan Muslim Uighur

Reporter : Nabila Hanum
Jumat, 15 Juli 2022 19:00

Presiden China Xi Jinping (Xinhua)

Presiden China Xi Jinping akhirnya mendatangi wilayah Xinjiang, setelah terakhir mengunjungi wilayah itu pada 8 tahun lalu.

Dream - Presiden China, Xi Jinping, akhirnya mendatangi wilayah Xinjiang. Itu menjadi kunjungan pertama Xi Jinping setelah terakhir ke sana delapan tahun lalu, atau pada 2014.

Xi Jinping mengunjungi wilayah tersebut di tengah sorotan negara-negara Barat terkait dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.

Dalam laporan kantor berita Xinhua, selama kunjungan ke Xinjiang, Xi memeriksa Universitas Xinjiang, area pelabuhan darat internasional, komunitas perumahan, dan museum.

1 dari 2 halaman

“Di sana Xi mengoordinasikan respons terhadap Covid-19 dengan pembangunan ekonomi dan sosial, mempromosikan persatuan dan kemajuan etnis dan mengkonsolidasikan rasa kebersamaan untuk bangsa Tiongkok,” kata laporan itu, dilansir dari Radio Free Asia (RFA), Jumat 15 Juli 2022.

Ia juga menawarkan layanan untuk memberi manfaat bagi penduduk dari semua kelompok etnis.

Ia juga mengunjungi museum di mana dirinya mendesak pelestarian warisan budaya kelompok minoritas dengan lebih baik.

Perjalanan Xi Jinping ke Xinjiang terjadi kurang dari dua pekan setelah ia melakukan perjalanan ke Hong Kong untuk merayakan ulang tahun ke-25 kembalinya wilayah itu ke China.

2 dari 2 halaman

Xinjiang menjadi salah satu area bergejolak di China. Di wilayah tersebut kerap dilaporkannya terjadinya sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terhadap kaum minoritas, khususnya Muslim Uighur.

Ini merupakan kunjungan publik Xi yang pertama sejak tindakan keras aparat di wilayah itu membuat Beijing dituduh menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp.

Amerika Serikat dan para anggota parlemen di negara-negara Barat lainnya telah menyebut tindakan China di Xinjiang sebagai "genosida", dan menjatuhkan sanksi-sanksi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Beijing telah membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai "kebohongan abad ini". Beijing bersikeras bahwa kebijakannya telah membantu memerangi ancaman ekstremisme.