Dosen IAIN Bercadar Dipecat, Begini Kronologinya

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Senin, 25 Februari 2019 15:00
Dosen IAIN Bercadar Dipecat, Begini Kronologinya
Kemenag menganggap Hayati tak masuk kerja, padahal sedang meneruskan S3.

Dream - Masyarakat saat ini sedang ramai membicarakan kasus pemecatan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN), Hayati Syafri, yang bertugas di IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Kasubbag Tata Usaha dan Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama, Nurul Badruttamam, mengatakan, pemecatan Hayati sebagai dosen ASN karena pelanggaran disiplin.

" Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja," ujar Nurul dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin 25 Februari 2019.

Dia menjelaskan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17, ASN yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah akan diberikan sanksi pemberhentian secara hormat atau tidak hormat.

Itjen Kementerian Agama juga menganggap Hayati sering meninggalkan kelas dan mengabaikan tugasnya sebagai pembimbing skripsi. " Itu merupakan pelanggaran disiplin berat yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS," kata dia.

Surat Pemecatan Hayati© Istimewa

Surat Pemecatan Hayati (foto: Istimewa)

Selain itu, kata Nurul, pihaknya membantah pemecatan Hayati terkait dengan cadar yang digunakan. Itjen Kementerian Agama juga mempersilakan Hayati untuk menempuh jalur hukum dalam masalah ini.

" Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN," ujar dia.

1 dari 3 halaman

Penjelasan Hayati

Menanggapi hal tersebut, Hayati mengatakan, pada 2017, dia sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Padang (UNP) sehingga tidak dapat masuk kelas secara rutin. 

" Selama 67 hari itu bukan akumulasi berturut-turut, kalau kalkulasikan mungkin dua kali seminggu," kata Hayati saat dihubungi Dream.

Selama menempuh pendidikan S3 itu, Hayati mengaku selalu melaporkan beban kerja dosen dan menyelesaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa di kelas. Termasuk tugasnya sebagai dosen pembimbing skripsi.

" Dengan bimbingan mahasiswa juga saya tuntaskan dan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan saya telah menjelaskan ke Irjen apa-apa yang telah saya lakukan," ucap dia.

Laporan Ombudsman RI soal pelanggaran Hayati© Istimewa

Laporan Ombudsman RI soal pelanggaran Hayati (Foto: Istimewa)

Menurut Hayati, sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Strata-3 di UNP, dosen bahasa Inggris ini terlebih dulu mengurus izin di kampus tempatnya mengajar.

" Dan mengenai mangkir, kalau kata pimpinan meninggalkan tugas, bisa ditanya lagi, apakah Hayati ada memberikan beban kerja tugas sebagai dosen setiap satu semester? Dan pasti jawabannya iya, karena Hayati menerima gaji fungsional sebagai orang yang telah menjalankan tugasnya sebagai dosen," kata dia.

2 dari 3 halaman

Beasiswa dari Kemenag

Selain itu, Hayati mengaku mendapat bantuan pendidikan dari Kementerian Agama untuk pendidikan S3-nya itu. " Saya sudah kuliah dari 2014, dan bahkan Kementerian Agama memberikan bantuan Rp20 juta, lewat bantuan moral. Rasanya tidak mungkin mereka enggak tahu (melanjutkan pendidikan)," kata dia.

Hayati berujar, ada tiga orang lainnya dalam program studi bahasa Inggris di IAIN Bukittinggi yang melanjutkan pendidikan S3, namun mereka tidak diberikan sanksi serupa.

" Saya kuliah satu jurusan empat orang, kenapa yang empat itu tidak kena. Dan itu aneh, kenapa kalau saya mangkir tetap dapat gaji fungsional," ucap dia.

Terkait masalah cadar, Hayati menceritakan awal mulanya pihak kampus menentang adanya dosen yang mengenakan cadar. Meski semua pimpinan kampus menentang, Hayati mendapat dukungan dari Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar yang juga dosen tetap IAIN Bukittinggi.

3 dari 3 halaman

MUI Sumatera Barat dan Pelarangan Cadar

Gusrizal Gazahar yang menjabat sebagai Ketua MUI Sumatera Barat kemudian mengeluarkan surat edaran kepada Institusi Islam, agar tidak melarang penggunaan cadar di lingkungan kerja. Surat edaran itu dikeluarkan pada 2018 lalu.

" Jadi beliau mencoba meluruskan kawan-kawan di kampus, karena pimpinan di kampus tidak berkenan kalau ada dosen bercadar," ujar Hayati.

Setelah itu, Gusrizal Gazahar dan Hayati kemudian diberi sanksi atas tindakan pelanggaran disiplin. " Yang terjadi adalah kami dipanggil atas dugaan pelanggaran disiplin. Anehnya kenapa masalah bergulir kami berdua," kata dia.

" Buya (Gusrizal Gazahar) enggak nyaman di situ seolah-olah pengalihan isu. Padahal beliau melaksanakan tugas ke Padang sebagai ketua MUI, itu akhirnya Buya mundur jadi ketua MUI dan saya dipanggil Irjen," ucap dia menambahkan.

Beri Komentar