Anwar Abbas berharap perkataan seperti yang diucapkan Ahok tidak lagi muncul demi menjaga persatuan bangsa.
Dream - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin membuat pemerintah kalang kabut. Menurut dia, pemerintah direpotkan karena harus meredam situasi.
"Satu orang berbuat salah, kok yang sibuk pemerintah pusat?" kata Anwar di Gedung MUI, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.
Anwar mendasarkan pernyataan itu pada kunjungan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, ke rumah Ma'ruf. Kunjungan tersebut, kata dia, memunculkan persepsi beragam di masyarakat.
Anwar mengatakan, seolah-olah pemerintah hanya sibuk dengan urusan yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya.
"Jadi seolah-olah seperti pemerintah hanya sibuk mengurusi itu saja, padahal banyak urusan yang harus diurus pemerintah," ucap dia.
Menurut Anwar, jika pernyataan semacam itu terus berulang, dia khawatir persatuan dan kesatuan bangsa dapat terpecah-belah. Sebab, ucapan itu dapat melukai masyarakat Indonesia.
"Kalau Pak Ketua (Ma'ruf) akan memaafkan, tapi masyarakat kan belum tentu. Terutama pimpinannya diobok-obok," ujar Anwar.
Pertemuan antara Luhut dan Ma'ruf pada Rabu malam diduga sebagai respons atas kegaduhan ucapan Ahok dalam persidangan. Tetapi, Ma'ruf mengatakan pertemuan semalam tidak membahas persoalannya dengan Ahok.
"Enggak ada (pembahasan permasalahan Ahok). Jangan dikait-kaitkan, ini hanya silaturahmi saja. Saya ditengok, saya kan orang tua ditengokin oleh beliau-beliau ini," kata Ma'ruf.
1 dari 1 halaman
Ketua MPR Tegaskan Masalah Ahok Bukan Urusan Negara
© Dream
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, mengatakan permasalahan yang menimpa Ahok adalah masalah pribadi. Dia meminta permasalahan tersebut tidak digiring menjadi urusan negara.
"Pak Ahok itu urusan sendiri, jangan dicampur ke seluruh masalah Indonesia. Ahok ya Pak Ahok sendiri," kata Zulkifli di Mapolda Metro Jaya.
Zulkifli meminta setiap persoalan ditempatkan pada posisinya. Jangan ditarik menjadi persoalan yang harus diselesaikan negara.
"Biarkanlah kalau ada hukum masalah hukum, politik ya politik, jangan dicampurkan menjadi masalah negara," ucap dia.
Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap iklim politik yang memanas ini segera selesai. Dia juga berharap masyarakat kembali bersatu.
"Ya mudah-mudahan, kalau Pilkada DKI selesai kembali kita damai, mudah-mudahan. Kan dari 101 Pilkada, cuman DKI kan. Semuanya enggak ada masalah apa-apa, cuman satu DKI saja," ujar dia.
