Hoax! Sertifikat Izin Agen Travel Tanda Tangan Menag

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 15 Oktober 2018 18:02

Ilustrasi

Masyarakat diminta berhati-hati terkait perizinan palsu itu.

Dream - Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama membantah sertifikat perizinan untuk penyelenggara ibadah haji, umroh, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bertanda tangan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, M Arfi Hatim, mengatakan munculnya sertifikat perizinan tersebut. Dia menyebut sertifikat itu palsu.

" Perizinan seperti itu yang beredar, tidak betul dari Kemenag," kata Arfi, dikutip dari kemenag.go.id, Senin, 15 Oktober 2018.

Arfi menyebut, masyarakat lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Termasuk uang yang disebutkan sebagai biaya penerbitan sertifikat tersebut.

Sertifikat palsu yang beredar di media sosial

Dia mengatakan, perizinan travel wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak dipungut biaya.

" Proses perizinan PPIU dan PIHK tidak ada biaya. Terkait informasi sertifikat dan pembiayaannya, kami akan menindaklanjuti dengan menelusuri lebih jauh," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Bina Haji, Endang Jumali, menegaskan tak pernah mengeluarkan sertifikat untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

" Tidak ada sertifikat seperti itu. Itu kebohongan," kata Endang Jumali.

1 dari 3 halaman

Haji Dituding Picu Pelemahan Rupiah, Kemenag: Berlebihan

Dream - Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Siskohat Kementerian Agama, Ramadhan Harisman, membantah tudingan yang menilai pemberangkatan haji jadi faktor pemicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dia menyatakan pandangan tersebut terlalu berlebihan.

" Terlalu berlebihan jika pemberangkatan jemaah haji dianggap melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (US$). Banyak faktor lain yang mempengaruhi lemahnya nilai tukar rupiah,” kata Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya.

Klaim soal faktor pelemahan ini disampaikan oleh mantan Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution dalam sebuah kesempatan. Dana yang dibutuhkan untuk pemberangkatan haji dinilai berdampak besar terhadap kas negara.

Menurut Ramadhan, kebutuhan valuta asing (valas) untuk operasional haji jauh lebih kecil ketimbang impor Migas.

Apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembayaran utang korporasi yang jatuh tempo periode tertentu.

2 dari 3 halaman

Biaya Kebutuhan Haji dalam Rupiah dan Riyal, Bukan US$

Ramadhan memaparkan total biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun ini sebesar Rp14,1 triliun dalam nominal rupiah dan riyal. Dari total angka tersebut, pembiayaan dalam riyal sebesar Rp2,1 miliar, setara US$ 560 juta.

Dana tersebut juga tidak digelontorkan langsung, melainkan bertahap dalam jangka waktu 4 hingga 5 bulan pada masa operasional haji. Sisanya dibayar dalam bentuk rupiah, termasuk ongkos penerbangan haji.

Selain itu, pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah haji juga masih menggunakan rupiah. " Dengan demikian, pada saat pembayarannya tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAR maupun US$ dalam negeri,” ujar Ramadhan.

Selanjutnya, Ramadhan mengakui memang terjadi perpindahan devisa selama penyelenggaraan haji dan umroh. Tetapi, hal ini tidak hanya terjadi pada Indonesia, seluruh negara yang warganya menjalankan dua ibadah tersebut mengalaminya.

Pemerintah juga telah berupaya mengimbangi dengan distribusi ekonomi kepada warga Indonesia yang bermukim di Saudi. Dari mereka, kata Ramadhan, sebagian kebutuhan jemaah haji terpenuhi.

" Pendapatan mereka kembali ke kampung halaman sebagai devisa,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Restoran Turki Jadi Contoh

Tidak hanya itu, distribusi ekonomi juga tersalurkan kepada WNI di Saudi yang membuka usaha kuliner seperti rumah makan padang atau warung tegal. Meski jumlah mereka minim, Ramadhan menegaskan itu tidak berpengaruh terhadap pelemahan rupiah.

Dia mengambil contok restoran Turki di Mekah dan Madinah. Meskipun jumlahnya banyak, keberadaan restoran Turki nyatanya juga bisa membantu menguatkan Lira.

" Bahkan lira mengalami depresiasi yang lebih besar daripada rupiah," ucap Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan kebijakan haji yang ditempuh pemerintah sangat berpihak pada kepentingan nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kebijakan penyelenggaraan haji diselaraskan dengan penguatan ekonomi syariah.