Vaksin Sinovac yang Belum Lolos Uji Klinis Dipilih Pemerintah, Ini Alasannya

Reporter : Mutia Nugraheni
Jumat, 11 Desember 2020 15:20

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Ada pertimbangan khusus.

Dream - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli vaksin Sinovac dari China untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 dalam negeri. Banyak pihak yang bertanya-tanya, alasan pemerintah memilih vaksin dari Sinovac padahal masih belum lolos uji klinis.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengatakan dasar pemilihan vaksin Covid-19 harus memenuhi beberapa faktor. Seperti vaksin yang terpilih harus memiliki unsur keamanan khasiat, dan mutu yang terjamin oleh lembaga yang berwenang. Selain itu juga harus dapat dibuktikan dari serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian praklinis, uji klinis tahap satu, dua dan tiga.

" Jika melihat timeline ataupun proses pengembangan, calon vaksin COVID-19 dari Sinovac termasuk satu dari 10 kandidat yang paling cepat dan sudah masuk ke uji klinis tahap 3. Selain itu, metode pembuatan vaksin menggunakan platform inactivated virus sudah dikuasai Bio Farma," kata Honesti dikutip dari Merdeka.com.

1 dari 4 halaman

Dia melanjutkan, dari sisi platform ataupun metode pembuatan vaksin menggunakan platform inactivated atau virus yang sudah dimatikan dan sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. " Platform atau metode tersebut sudah dikuasai oleh Bio Farma," tegasnya.

Kemudian faktor penentu lainnya adalah sistem mutu yang dimiliki oleh Sinovac yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dalam kerja sama antara Bio Farma dengan Sinovac, terdapat juga transfer teknologi dalam hal pengujian-pengujian yang dibutuhkan.

Sebagaimana diketahui, pada Minggu malam, 6 Desember 2012, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 single dose Sinovac buatan Republik Rakyat Tiongkok tiba di Indonesia. Jumlah total vaksin Sinovac yang akan didatangkan Bio Farma adalah 3 juta dosis.

Setelah datang 1,2 juta dosis pada 6 Desember, 1,8 juta dosis akan datang pada akhir Desember atau awal Januari 2021. Selain vaksin jadi, Desember 2020 ini, Bio Farma juga menerima 15 juta dosis bahan baku vaksin. Kemudian tambahan 30 juta lagi bahan baku vaksin pada Januari 2021.

2 dari 4 halaman

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Pengadaan Vaksin di 2021

Dream - Menteri Kesehatan, Terawan Putranto, mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp637,3 miliar untuk pengadaan 3 juta dosis vaksin Sinovac pada tahun ini. Anggaran itu bakal naik tahun depan.

" Untuk program 2021 dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp17 triliun," kata Terawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.

Terawan mengatakan, Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya akan tiba pada tahap berikutnya dan diharapkan bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.

Vaksin yang telah tiba tahap pertama akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan yang ada di Jawa dan Bali, sedangkan tenaga kesehatan yang ada di luar Jawa dan Bali divaksinasi menggunakan vaksin yang tiba tahap ke dua.

" Kami harap bisa disuntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis yang datang tahap ke dua mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Dilaksanakan Bertahap

Menurut Terawan, pelaksanaan vaksinasi secara nasional akan dilakukan bertahap dan berjenjang, sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Sasaran penerima vaksin direncanakan sebanyak 107.206.544 orang yang berada pada usia produktif, yaitu 18 tahun hingga 59 tahun.

Kebutuhan vaksin Covid-19 secara keseluruhan diperlukan 246,575 juta dosis untuk Indonesia, dengan perkiraan setiap orang memerlukan dua dosis dan perkiraan wastage rate 15 persen.

Dari sasaran penerima vaksin tersebut, direncanakan 30 persen penerima vaksin yang dibiayai pemerintah dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

4 dari 4 halaman

Proposisi Skema Penerima Vaksin

Sementara itu, Komisi IX DPR mendesak pemerintah mengubah proporsi skema penerima vaksin menjadi 70 persen melalui program yang dibiayai pemerintah dan 30 persen penerima vaksin mandiri.

" Mempertimbangkan kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19, Komisi IX mendesak proporsi skema vaksinasi 70 persen untuk vaksin program dan 30 persen untuk vaksin mandiri sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar, membacakan salah satu kesimpulan rapat.

Sumber: merdeka.com