Kemendikbud mendesak agar aturan tentang sekolah ini disosialisasikan agar tindakan intoleran bisa dihindari.
Dream - Kasus pengaduan orang tua anak didik SMKN 2 Padang soal putrinya yang nonmuslim diminta memakai jilbab menuai reaksi keras dari pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada pelanggar aturan seragam sekolah.
(Baca: Respons Tegas Kemendikbud Soal Siswi Nonmuslim SMK di Padang Diminta Berjilbab)
KepalaSsekolah SMK Negeri 2, Rosmada juga telah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khawatir akan ada geserkan antar umat beragama.
" Padahal tidak ada maksud seperti itu," kata Rusmadi.
(Baca: Kepala Sekolah SMK di Padang Minta Maaf Soal Siswi Nonmuslim Disuruh Berhijab)
Ketentuan soal seragam sekolah sudah diatur Kemendikbud lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto menjelaskan, Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
Peraturan itu juga mengatur sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Lebih jauh sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.
“ Dinas Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” ujar Wikan.
Kemendikbud juga meminta dan terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.
Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.
Dengan sosialisasi dan penegakan aturan tersebut, Wikan berharap tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan.
" Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tutup Wikan.
