Mandulnya badan penelitian di Indonesia menjadi perhatian Wakil Presiden JK. Bukan salah badannya, tetapi pemerintah juga tidak memberi arahan yang jelas.
Dream - Keberadaan beberapa lembaga penelitian di Indonesia dinilai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak punya hasil yang signifikan untuk pembangunan nasional. Terutama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri acara penandatanganan kerjasama Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Pertambangan antara BPPT, Kementerian ESDM dan PT Pertamina di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2015.
Menurut Jusuf Kalla, teknologi yang maju merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan kualitas negara. Oleh karena itu, selain dipelajari dan diteliti, penting pula untuk diterapkan.
" Selama ini kita mungkin mengkaji terus, tapi tidak diterapkan. Belum tentu juga mengkajinya betul," ujar Jusuf Kalla soal kinerja BPPT.
Bila pengkajian ilmu dan pengetahuan di lembaga tersebut berjalan dengan benar, lanjut Wapres Jusuf Kalla, hingga hari ini mestinya Indonesia sudah punya banyak hak paten atas teknologi yang dikembangkan. " Tapi apa yang kalian patenkan di sini?" seloroh Jusuf Kalla.
Selain itu, pengusaha asal Makassar ini juga mempermasalahkan tidak liniernya jumlah peneliti yang dimiliki BPPT dengan hasil kerja mereka. Hingga saat ini, tercatat terdapat 2.437 peneliti yang dimiliki lembaga tersebut mulai dari yang bertitel sarjana, magister, sampai doktor.
" Yang penting bukan banyaknya gelar, tapi efektivitasnya," tukasnya.
Ia pun mengimbau, mulai saat ini BPPT mestinya lebih memfokuskan tema-tema penelitian yang dikuasai secara mumpuni. Bukan semua bidang, namun tidak didalami dan nihil penerapan.
" Karena itu kita tidak ingin lagi pengkajian dan penerapan yang tidak jelas," tegas Jusuf Kalla.
Selain BPPT, Wapres juga menilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tak punya peran kuat untuk merencanakan pembangunan nasional baik dalam lingkup makro maupun mikro. Ia menyayangkan karena dua lembaga tersebut punya potensi besar namun efektivitas kerjanya belum membuahkan hasil.
" Ini bukan hanya salah BPPT dan Bappenas, tapi karena pemerintah juga tidak memberikan arahan yang efektif untuk mereka," tandas Jusuf Kalla.
