Digadang Ganti Nadiem Makarim, Abdul Mu'ti: Saya Tak Mau Berandai-andai

Belum ada Komunikasi dengan Presiden

Mu'ti menegaskan penunjukan menteri adalah hak prerogratif Presiden. Hingga saat ini, kata dia, belum ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal itu.

" Sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya ataupun Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait jabatan Mendikbud-Ristek," kata dia.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna, DPR memutuskan menyetujui usulan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud.

Usulan tersebut datang dari Pemerintah dan nama institusi setelah digabung menjadi Kemendikbud-Ristek.

Tok! DPR Setujui Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud Usulan Jokowi

Dream - Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan persetujuan atas usulan penggabungan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persetujuan ini ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan IV 2020-2021.

" Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membacakan agenda persetujuan dalam sidang paripurna yang disiarkan kanal DPR RI.

Penggabungan dua kementerian ini merupakan usulan Pemerintah. Sementara persetujuan DPR diperlukan agar usulan tersebut dapat direalisasikan.

" Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Dasco.

Secara serempak, seluruh anggota DPR dari semua fraksi menyatakan setuju. Dasco pun mengesahkan persetujuan tersebut dengan ketok palu satu kali.

Selain penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, DPR juga menyetujui pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Kementerian ini diusulkan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Frasa Agama Tak Ada di Draf Peta Jalan Pendidikan, Ini Jawab Kemendikbud

Dream - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 20200-2035 sampai saat ini masih berupa rancangan dan masih proses penyusunan. Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terkait tak adanya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman mengatakan, ppenyusunan peta jalan yang masih dalam proses penyusunan itu memiliki semangat meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa.

" Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemendikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Masih dalam Pembahasan

Hendarman memastikan Kemendikbud sampai saat ini masih melakukan pembahasan mendalam mengenai peta jalan pendidikan ini. Dia juga menyatakan upaya mematangkan konsep akan selalu dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

" Sedang dimatangkan dengan masukan berbagai pihak," katanya.

Kemendikbud menyampaikan apresiasinya atas masukan yang diberikan masyarakat mengenai peta pendidikan itu. Ia pun berjanji selalu menyampaikan perkembangan penyusunan peta pembelajaran itu.

" Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi berbagai kalangan demi penyempurnaan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 ini dan akan terus menyampaikan perkembangan terkait penyusunannya," jelasnya.