Din Syamsuddin: Jangan Jor-joran Sebar Kebencian

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 30 Agustus 2018 08:01

Din Syamsuddin Mengimbau Masyarakat Untuk Tidak Mengumbar Rasa Kebencian.

Din mengingatkan ujaran kebencian dapat merusak persatuan.

Dream - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengimbau kubu pendukung calon presiden pada Pemilu 2019 untuk tidak saling menebar kebencian.

" Saya ingin memesankan kedua belah pihak yang memasang baik ganti presiden dan tetap presiden, jangan jor-joran dan mengumbar rasa kebencian antara kita. Akan merusak kerukunan bangsa," ujar Din di Gedung MUI, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) masih cukup lama, aura kampanye memang sudah mulai terasa sejak pengumuman Capres dan Cawapres pertengahan Agustus lalu. Aksi saling dukung ini kerap memicu gesekan di masyarakat.

Din pun menyesalkan adanya pengadangan sejumlah kelompok terhadap kelompok lain yang ingin menyuarakan aspirasinya. Menurut dia, hal itu bisa dikategorikan melanggar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

" Saya termasuk yang menyesalkan apalah istilahnya, persekusi, penghalangan, atau penghadangan kepada satu kelompok yang ingin menyuarakan pendapatnya," ucap dia.

Din berpandangan Pilpres bertujuan memilih pemimpin demi menghilangkan kemorosotan moral. Sehingga seharusnya ditempuh dengan cara yang beradab.

1 dari 2 halaman

Kiai Ma`ruf Non-Aktif, Tidak Mundur dari MUI

Dream - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menyatakan status KH Ma'ruf Amin adalah non-aktif sebagai Ketua Umum. Tetapi, Ma'ruf tidak mundur dari organisasi tersebut.

" Iya (tidak mundur), non-aktif," ujar Wakil Ketua Wantim MUI, Didin Hafidhuddin di Gedung MUI, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Saat ini, Ma'ruf tercatat sebagai Calon Wakil Presiden. Dia akan terlibat bersama Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dalam Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 1 Ayat 6 butir F disebutkan jabatan sekretaris jenderal atau ketua umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif, legislatif atau pengurus harian partai.

Menurut Didin, Ma'ruf saat ini belum memiliki kewajiban untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Ini karena belum terpilih menjadi wakil presiden.

2 dari 2 halaman

Wajib Mundur Jika Terpilih

Dream - Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin, mengatakan pihaknya belum memikirkan apakah Ma'ruf akan kembali menjabat sebagai Ketua Umum MUI jika tidak terpilih dalam Pilpres nanti.

" Soal kembali (jadi Ketum MUI) atau terpilih atau tidak terpilih (sebagai wapres) kami tidak mau mendahului takdir," kata Din.

Para anggota Dewan Pertimbangan MUI

Meski demikian, Din menegaskan ketentuan mengenai kepengurusan MUI sudah jelas. Jabatan ketua umum harus dilepas jika sudah terpilih sebagai wapres.

" Tapi nanti, kalau jadi Wapres. Maka sekarang non-aktif," kata Din.

Selanjutnya, Din mengatakan demi menegakkan marwah organisasi dan perannya, MUI harus berada di atas semua golongan. Dia mengingatkan agar MUI tidak digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.