Dituding Inkompeten di Film Dirty Vote, Bawaslu Buka Suara

Dituding Inkompeten di Film Dirty Vote, Bawaslu Buka Suara

© Dituding Inkompeten di Film Dirty Vote, Bawaslu Buka Suara X @Dandhy_Laksono

Dream - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI disebut inkompeten dan gagal melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dalam film dokumenter Dirty Vote.

Dalam film garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut, tiga pakar hukum tata negara turut menyinggung kinerja hingga integritas Bawaslu di tengah banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

© Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja 2024 maverick

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengaku terbuka atas segala kritikan terhadap kinerja lembaganya. Namun dia mengklaim Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

"Silakan kritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar, namun pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan,"

kata Bagja di kantor Bawaslu RI, dikutip Senin 12 Februari 2024.

© Dream

Rahmat menegaskan Bawaslu sudah bekerja sesuai perundang-undangan yang ada. Ia meminta masyarakat untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik menjelang hari pencoblosan.

" Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut," kata dia.

" Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusional demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin diatur oleh undang-undang juga," imbuhnya.

Film dokumenter 'Dirty Vote' memaparkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Film ini berisikan pernyataan dari tiga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Mulanya, Bivitri menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu, termasuk tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye. Menurut Bivitri beberapa hal tersebut seharusnya bisa diatasi oleh Bawaslu sebagai pengawas.

" Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini siapa sebenarnya yang bisa menindak. Kita punya Bawaslu," kata Bivitri.

Tak hanya itu, Feri Amsari pun melontarkan kritik serupa kala salah satu pasangan calon melakukan pelanggaran.

© Dream

Feri menilai Bawaslu tidak kompeten dan terkesan gagal sebagai pengawas. Pasalnya Feri menyebut Bawaslu hanya memberikan sanksi teguran bagi pelanggar alih-alih memberikan sanksi yang dapat membuat jera.

Integritas Bawaslu

Feri juga menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.