Elektabilitas Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dalam Berbagai Survei, Mengapa Bisa Kalahkan Prabowo?

Dedi Mulyadi sedang melesat, sementara Prabowo Subianto justru merosot. Dua survei terbaru melihat perubahan peta elektabilitas menjelang Pilpres 2029.

DREAM.CO.ID - Sama-sama petahana. Dari satu partai. Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Prabowo di Istana. Namun di survei mereka beda cerita. Nasib elektabilitas keduanya bertolak belakang. Dedi Mulyadi naik, Prabowo turun. Itulah yang terbaca dari dua survei terbaru capres pada Pemilu 2029.

Simak saja angka-angka hasil riset SMRC dan Tempo Data Science. Kedua lembaga survei itu menggelar jajak pendapat di waktu hampir bersamaan. SMRC pada 5-19 Juli 2026, Tempo Data Science dua pekan kemudian, 31 Juli-11 Agustus 2026. Angka Dedi Mulyadi dan Prabowo terlihat kontras.

SMRC menguji elektabilitas Dedi dan Prabowo melalui dua simulasi: semi terbuka dan dua nama. Pada simulasi pertama, diajukan 20 nama kepada 749 responden. Dedi Mulyadi keluar sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, 35 persen. Prabowo mengekor di posisi dua dengan elektabilitas 14,5 persen.

Anies Baswedan di posisi tiga dengan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka berada di urutan empat dengan 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, Mahfud MD 4 persen, Puan Maharani 1,3 persen, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dengan 1.2 persen.

Hasil simulasi terbuka ini menunjukkan elektabilitas Prabowo menurun dalam 9 bulan terakhir, dari 34,9 persen pada survei November 2025 menjadi 14,5 persen dalam survei Juli 2026. Pada periode yang sama, elektabilitas Dedi Mulyadi naik dari 19,7 menjadi 35 persen.

Dalam simulasi dua nama, survei menunjukkan angka lebih jomplang. Elektabilitas Dedi Mulyadi melenting ke angka 59 persen. Sementara Prabowo hanya 28,3 persen saja. Ada 12,7 responden menyatakan tidak tahu atau memilih tidak menjawab dalam simulasi ini.

Seperti semi terbuka, pada simulasi dua nama ini juga memperlihatkan elektabilitas Prabowo turun. Dalam empat bulan, elektabilitas Prabowo anjlok dari 50,5 persen di survei Februari-Maret 2026 menjadi 28,3 persen pada survei Juli 2026. Elektabilitas Dedi Mulyadi justru naik dari 42,6 persen menjadi 59 persen pada periode yang sama.

SMRC memilih sampel secara acak. Sebanyak 605 orang dipilih acak dengan metode double sampling dan responden diwawancarai lewat telepon. Sementara, 144 sampel tidak punya ponsel dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka.

Margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Sementara, Tempo Data Science juga menakar elektabilitas dengan dua cara. Pertama responden diberi daftar nama kandidat capres. Hasilnya, KDM nangkring di pucuk. Elektabilitas Gubernur Jawa Barat itu 42 persen. Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas 15 persen. Anies Baswedan menguntit mereka di posisi tiga dengan elektabilitas 10 persen.

Dalam survei Tempo Data Science juga mengajukan pertanyaan terbuka. Responden diminta menyebut nama capres. Elektabilitas KDM tetap mencorong dalam metode ini dengan 41 persen. Diikuti Prabowo 15 persen, dan Anies di posisi tiga dengan 10 persen.

Survei Tempo Data Science dilakukan terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Tempo Data Science juga mencatat elektabilitas Prabowo menurun dari 48 persen pada Desember 2025, menjadi 37 persen pada Februari 2026, dan 15 persen pada Survei Juli-Agustus.

Mengapa Elektabilitas KDM Kalahkan Prabowo?

Angka kedua survei sudah jelas, elektabilitas prabowo turun di saat bersamaan tingkat keterpilihan KDM naik. Namun bukan cuma itu bagian menariknya. Apa yang menyebabkan angka-angka itu bergerak naik turun tak kalah penting untuk diketahui.

Kita lihat lebih dalam lagi survei SMRC. Maka kita akan melihat anjloknya elektabilitas Prabowo linier dengan turunnya approval rating terhadap kinerja pemerintah. Jajak pendapat terbaru itu menunjukkan tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah turun dari 81,2 pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Dalam periode yang sama, publik yang tidak puas meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.

Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan evaluasi negatif pada kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Selain itu, elektabilitas Prabowo juga tergerus karena menurunnya sentimen positif pada dua program unggulannya: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

SMRC mengungkap, responden yang sudah tahu program MBG sebesar 95,4 persen. Hanya 4,6 persen yang belum tahu. Dari responden yang sudah tahu soal MBG, 61,6 persen tidak puas, hanya 33,8 persen yang puas. Sisanya tidak tahu.

Tingkat kepuasan publik pada MBG menurun dalam 9 bulan terakhir: dari 62,5 persen pada November 2025 menjadi 53,1 persen pada Februari-Maret 2026, dan menjadi 33,8 persen pada Juli 2026. Sementara yang tidak puas naik dari 33,9 persen menjadi 44,6 persen dan 61,6 persen pada periode yang sama.

Setali tiga uang. Hasil survei kepuasan publik pada KDMP juga demikian. SMRC mengungkap 76,9 persen responden sudah tahu program ini, sedangkan 23,1 persen belum tahu. Dari responden yang tahu, sekitar 61,1 persen tidak yakin program KDMP akan berkembang atau maju, sedangkan hanya 25 persen yang yakin.

Ketidakyakinan bahwa KDMP akan maju terus naik dalam 9 bulan terakhir, yaitu 43,5 persen pada November 2025 menjadi 48,4 persen di Februari-Maret 2026 dan 61,1 persen di Juli 2026. Pada periode yang sama, publik yang yakin program ini akan maju semakin menurun dari 43,3 persen ke 41,7 persen, dan terakhir 25 persen.

Berbagai persepsi itulah yang membentuk perilaku pemilih. Jika keadaan memburuk, pemilih akan menyalahkan pemerintah. " Kita ajukan uji statistik itu signifikan pengaruhnya pada approval rating dan juga elektabilitas," kata peneliti SMRC, Saidiman Ahmad.

Di sisi lain, elektabilitas KDM terus melenting. Ada beberapa faktor yang mendorong naiknya tingkat keterpilihan mantan bupati Purwakarta tersebut. Salah satunya, KDM merupakan gubernur Jawa Barat yang populer. Kita tahu, Jawa Barat menjadi tempat tinggal bagi 17 persen dari total pemilih nasional.

" Jadi dia sudah punya modal dari Jawa Barat. Sudah besar," tutur Saidiman.

Selain itu, KDM merupakan tokoh alternatif yang populer. Menengok ke belakang, kepala daerah menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional, di samping ketua umum partai politik. Contohnya Jokowi, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Semua pernah memimpin daerah sebelum terjun ke gelanggang politik nasional

" Dan sekarang, diantara semua kepala daerah, KDM yang paling populer. Ketika masyarakat kecewa dengan petahana, mereka mencari alternatif kepala daerah populer yaitu Dedi Mulyadi," imbuh Saidiman.

KDM dan Prabowo memang datang dari satu partai: Gerindra. Namun, kedekatan masyarakat Indonesia dengan partai masih relatif lemah. Kurang dari 20 persen. Sehingga, KDM tetap dianggap sebagai alternatif meski satu partai dengan Prabowo.

" Masyarakat kita itu lebih melihat tokoh. Walau dari partai yang sama, bisa menjadi alternatif untuk pemimpin partainya. Selain itu di luar KDM tidak ada alternatifnya," beber Saidiman.

Elektabilitas KDM juga melejit karena citra yang dibangun melalui media sosial. Banyak tokoh yang moncer dengan jalur ini. Mereka bekerja di daerah, hasilnya dipamerkan ke media sosial. Jokowi di Solo serta Jakarta, dan Tri Rismaharini saat memegang Surabaya menjadi contohnya. Demikian pula yang dilakukan oleh KDM.

" Walaupun media sosial, ada substansinya. Tidak buruk-buruk amat dari sisi kebijakan dibanding yang lain. Pramono juga melakukan sesuatu di Jakarta, tapi tidak semasif yang disosialisasikan KDM," beber Saidiman.

Kemudian, ada tiga pertimbangan lain dari masyarakat untuk memilih pemimpin. Pertama kedekatan tokoh dengan rakyat. " Seperti yang dilakukan Jokowi dulu, KDM sekarang melakukan itu, seperti bagian dari kita, dia bisa ngobrol dengan bahasanya rakyat," ujar Saidiman.

Pendapat ini juga terpotret dalam survei Tempo Data Science. Dalam survei itu, 78 persen responden menilai KDM sebagai figur yang dekat dan mau mendengarkan rakyat. Prabowo lebih dipersepsikan sebagai dengan " ketegasan" .

Pertimbangan kedua adalah pengalaman. KDM dinilai punya pengalaman karena pernah memimpin Purwakarta dan kini berkuasa di Jawa Barat. " Ini menjelaskan mengapa kepala daerah menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan nasional," ujar Saidiman.

Aspek ketiga adalah integritas. Sejauh ini belum ada kasus yang dikaitkan dengan KDM. Beragam kasus bisa membuat elektabilitas turun. " Termasuk aspek korupsi, skandal, itu bisa turun," kata Saidiman.

Prabowo Menang di Median

Namun cerita berbeda datang dari jajak pendapat Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan 21 Juli-2 Agustus 2026. Dalam survei itu, sebanyak 56,2 persen responden puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Hanya 36 persen responden yang tidak puas.

" Dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan adanya 56,2 persen publik yang puas," tegas Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, di Jakarta.

MBG menjadi alasan paling banyak disebut responden yang merasa puas, yakni sebesar 11,1 persen. Sedangkan, 9,2 persen responden menyebut program pemerintah yang mulai berjalan atau kombinasi berbagai program sebagai alasan kepuasan.

Kemudian, 4 persen responden yang mengaku puas karena alasan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah. Alasan lain yang disebut oleh responden yang menyatakan puas adalah program pertanian, seperti pupuk murah dan harga yang dinilai baik di Bulog. Selain itu ada pula bantuan untuk masyarakat miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT).

Hanya 36 persen responden yang tidak puas pada kinerja Prabowo-Gibran. Alasan paling banyak yang diajukan responden yang tidak puas ini adalah kasus korupsi, yakni 8,3 persen. Ada dua kasus yang menjadi sorotan bagi responden yang mengaku tidak puas, yaitu korupsi petinggi BGN dan kasus Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

" Dua hal ini yang membuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi itu jadi turun," tutur Rico.

Elektabilitas Prabowo dalam survei Median pun moncer. Dalam pertanyaan terbuka maupun semi terbuka, Prabowo tetap bertengger di posisi teratas. Dalam pertanyaan terbuka, elektabilitas Prabowo 32,2 persen, disusul Dedi Mulyadi 19,8 persen, dan Anies Baswedan 19,5 persen.

Ganjar Pranowo pada posisi berikutnya dengan 4,5 persen, Sherly Tjoanda 3,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 2 persen, Mahfud MD 1,8 persen, dan Purbaya Yudhi Sadewa 1,3 persen.

Dalam pertanyaan semi terbuka, elektabilitas Prabowo 32,4 persen. Disusul Dedi Mulyadi dengan 20,6 persen, dan Anies Baswedan 20,5 persen. Ganjar Pranowo 5 persen, Sherly Tjoanda 4,1 persen, Gibran Rakabuming Raka 2,6 persen, Mahfud MD 2,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2 persen, Andika Perkasa 1,5 persen, serta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 1,2 persen.

Median melaksanakan survei secara tatap muka di 38 provinsi dengan melibatkan 1.212 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Survei Median memiliki margin of error (MoE) sekitar 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.