Generasi Indonesia Bertutur: Indonesia Menghadapi Disrupsi dari Segala Arah

Generasi Indonesia Bertutur mengajak peserta melampaui sekadar membicarakan perubahan. Forum ini mencari cara agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika perubahan bergerak semakin cepat.

DREAM.CO.ID — Perubahan datang dari segala arah. Teknologi menguasai perhatian manusia. Korupsi menyusup ke dalam kekuasaan. Ruang publik dibanjiri informasi. Kebudayaan menanggung beban sebagai jangkar identitas. Empat persoalan ini mengemuka dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti ancaman dari perubahan ruang publik. Demokrasi membutuhkan percakapan dan nalar, tapi ruang digital mengubah nalar publik menjadi emosi. " Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih," kata Komaruddin.

Komaruddin mendefinisikan " air bersih" sebagai informasi kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti. Ia menyebut kecerdasan artifisial sebagai " agent without feeling, tanpa hati" , mesin yang menghasilkan konten tapi tidak menimbang makna. Generasi muda, katanya, perlu melampaui peran sebagai pengguna teknologi. " Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator," ujarnya.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad membawa persoalan ke pusat kekuasaan. Ia menyebut korupsi Indonesia sudah mencapai bentuk yang lebih berbahaya: state capture corruption. Kepentingan tertentu kini memengaruhi kebijakan dan institusi negara, bukan sekadar individu yang mencuri uang negara. " Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption," kata Samad.

Samad menunjuk sistem penegakan hukum sebagai akar masalah. Aparat yang tidak independen atau menyalahgunakan kekuasaan membuat pemberantasan korupsi kehilangan arah. " Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power," ujarnya. Ia mendesak Indonesia membenahi sistem peradilan pidana dan menyusun grand design pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan jawaban dari sisi identitas. Ia memandang kebudayaan sebagai fondasi, bukan ornamen, di tengah perubahan yang cepat. Indonesia, katanya, berdiri sebagai civilizational state dengan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya yang besar, melampaui status sebagai nation state semata.

" Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi," ujar Fadli. Kebudayaan berfungsi sebagai modal ekonomi dan soft power, sekaligus menjaga pijakan Indonesia ketika dunia berubah.