Tujuan Sebenarnya Kemenag Bikin Sertifikasi Pemuka Agama

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 29 November 2019 10:12

Menag Fachrul Razi (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)

Tidak berdampak apa-apa bagi yang belum punya sertifikat.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) ternyata membuat kebijakan sertifikasi penceramah untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya ramai diberitakan imbauan yang bersifat sukarela ini hanya berlaku untuk para dai atau penceramah agama Islam.

Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan program sertifikasi pemuka agama menyasar tujuan utama yaitu menghilangkan isi ceramah yang disampaikan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

" Tujuannya agar semua punya kecintaan kepada bangsa yang tinggi, hati-hati dalam angkat topik, karena bisa sebabkan goyah kalau angkat topik salah," ucap Fachrul, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Meski begitu, Fachrul tidak mewajibkan aturan tersebut. Sebab, sertifikasi itu tidak akan berdampak apa-apa bagi penceramahan yang belum atau tidak bersertifikat.

Penceramah bersertifikat, kata dia, akan dibekali pengetahuan nasionalisme. Sebab, ada materi mengenai penjelasan wawasan kebangsaan bagi penceramah yang sudah tergabung dalam pelatihan sertifikasi.

" Penceramah bersertifikat semua agama, nggak mengikat, silakan. Kalau mau ikut kita senang, kita tambahkan pengetahuan nasionalisme," kata dia.

1 dari 5 halaman

Sertifikasi Penceramah Dilakukan untuk Semua Agama di Indonesia

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menyatakan program sertifikasi penceramah akan dilakukan pada agama. Namun Fachrul menegaskan jika program bersifat sukarela.

" Saat rapat kabinet lalu, kami rapat untuk menamakannya menjadi penceramah bersertifikat. Tidak wajib. Siapa pun boleh ikut, yang mau tidak ikut, tidak apa-apa," ujar Fachrul, Rabu 27 November 2019.

Fachrul menjelaskan tujuan sertifikasi penceramah adalah untuk menekan penyampaian ajaran agama yang selama ini dinilai tidak tepat. Pesan yang disampaikan dikhawatirkan akan merusak nilai-nilai kebangsaan.

" Memang keaadaan sekarang ini harus dilakukan, terutama tentang nasionalisme, tentang kehati-hatian mengangkat tema-tema ceramah," kata dia.

2 dari 5 halaman

Berlaku untuk Dai Pengisi Ceramah Masjid Pemerintah

Mantan Wakil Panglima TNI itu berujar, di negara demokrasi ini seyogyanya masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga, mampu hidup rukun meski memiliki keyakinan yang berbeda.

" Moderasi beragama ini kita harapan kami berlaku untuk semua agama," ucap dia.

Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan pembekalan standarisasi dai. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi mengatakan, dai yang belum memiliki sertifikat tidak dapat melakukan ceramah di masjid milik instansi pemerintah.

" Pemerintah juga akan membuat satu kebijakan, dai-dai yang akan melakukan dakwah khotbah di masjid pemerintahan itu dai-dai yang bersertifikat," ujar Baidlowi.

3 dari 5 halaman

Ini Tujuan MUI Buat Program Standarisasi Dai

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengyosialisasikan program standarisai dai. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi menjelaskan standarisasi para penceramah ini merupakan salah satu program utama MUI.

" Pertama acara ini sangat penting bagi MUI ini menjadi bagian dari ruhnya MUI selain fatwa, selain kegiatan-kegiatan umum dikenal masyarakat seperti halal, fatwa," ujar Masduki di gedung MUI, Jakarta, Senin, 25 November 2019.

Dalam program standarisasi dai, MUI menjelaskan dua dimensi yang akan diperhatikan yakni bersifat ideologis dan pemahaman kedalaman keagamaan.

Dari sisi ideologi, MUI ingin semua dai menyampaikan ajaran yang tidak memecah belah persatuan bangsa.

" Maka seperti itu ada dimensi ideologi dan konsep kenegaraan. Kan masih banyak dai-dai menyebut NKRI itu thoghut, yang benar itu khilafah, banyak kan. Padalah khilafah itu tertolak. Karena umat Islam Indonesia sudah sepakat dengan yang lain untuk mendirikan negara ini NKRI," ucap dia.

4 dari 5 halaman

Bagaimana Kalau Belum Tahu?

^{Rapat standarisasi Dai MUI (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)}

Masduki menerangkan, dimensi kedua yakni pemahaman pendalaman keagamaan. Sebab, tak sedikit juga para dai yang tampil di televisi masih minim mengenai pemahaman keagamaan.

" Kalau nggak, bagaimana? Dirinya saja belum mentransformasikan diri lalu mengajak orang lain. Kan kacau itu, nggak bisa. Sehingga dua dimensi ini menjadi penting," kata dia.

Nantinya, program standarisasi dai ini akan terus berlanjut hingga ke berbagai daerah. Selain itu, wilayah yang dianggap mumpuni menghasilkan dai yang baik, juga bisa melakukan Traning of Trainer (ToT).

Masduki mengakui, hingga saat masih ada para pendakwah yang melakukan ceramah dengan pemahaman keagamaan yang kurang.

" Jadi ini bukan hanya semata-mata ideologi dan masalah konsep kenegaraan, tapi lebih bagaimana mendalami ilmu agama," ujar dia.

5 dari 5 halaman

Sertifikasi Dai Mulai Berjalan, Menag Jamin Gerak Penceramah Tak Dibatasi

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai memberikan materi untuk pemberian sertikasi bagi para dai. Menteri Agama, Fachrul Razi memastikan program tersebut takkan membatasi ruang gerak para penceramah yang tak bersertifikat.

" Nanti kita lihat, saya (Kemenag) memang punya program itu, saya belum tahu namanya apa tapi kita sepakat kemungkinan ulama bersertifikat," ujar Fachrul di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

" Itu tidak membatasi orang yang punya sertifikat boleh (berdakwah), yang enggak punya, tidak (boleh berdakwah)," kata dia.

MUI diketahui mulai memberikan pembekalan materi sertifikasi terhadap dai pada Senin, 18 November 2019. Materi yang diberikan meliputi wawasan keislaman, kebangsaan dan metode dakwah.

" Para dai yang sudah berkiprah di masyarakat diundang ke Majelis Ulama Indonesia untuk musyawarah dan tukar pikiran agar menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah. Merekalah yang akan direkomendasi oleh MUI sebagai dai," ujar Cholil dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 November 2019.