Jokowi Nyatakan Presiden dan Menteri Boleh Memihak di Pilpres, TPN Ganjar-Mahfud: Nepotisme Makin Kental

Jokowi Nyatakan Presiden dan Menteri Boleh Memihak di Pilpres, TPN Ganjar-Mahfud: Nepotisme Makin Kental

© Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak 2024 maverick

Dream - Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim mengingatkan soal etika saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara dan pemerintahan boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden di Pemilu 2024.

"Ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain."

© Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak 2024 maverick

Menurut Chico, isu nepotisme akan semakin kentara apabila Presiden Jokowi turut berkampanye untuk utra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat dirinya masih aktif menjadi presiden.

"(Nepotisme) akan semakin kental apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan ada putra kandungnya."

Sebelumnya, Jokowi mengatakan tidak ada aturan yang melarang pejabat negara memihak dan kampanye untuk salah satu pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2024. Menurut dia, semua orang punya hak demokrasi.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Netralitas pejabat negara memang sedang menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Mahfud MD, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, bahkan menyebut sejumlah menteri kini menjadi pendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres.

Meski tidak melarang pejabat negara maupun dirinya sendiri turut mendukung salah satu Paslon, Presiden Jokowi mengingatkan agar para pejabat pemerintah ini tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye untuk pasangan yang didukungnya.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,”
tambah Jokowi.

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Jokowi beralasan, menteri dan presiden bukan sekadar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Statusnya itu membuat seorang pejabat diperbolehkan memihak dan mendukung kandidat tertentu.

“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja,” ujar Jokowi.

Namun saat ditanya apakah bisa memastikan tidak ada Konflik kepentingan, Jokowi mengatakan bahwa dalam aturan yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,”
ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.