Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk membahas bencana banjir dan longsor yang terjadi di awal 2020.
Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah ini merupakan tanggung jawab bersama.
" Karena penanganan banjir baik di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, yang kemudian juga melibatkan kepala daerah yang ada. Kemarin kan presiden ke Bogor, kemudian ke Lebak, dan dalam waktu dekat juga akan ke Bekasi," kata Pramono, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 8 Januari 2020.
Pramono belum mengetahui apakah rapat tersebut membahas pengalihan penanganan banjir dari pemerintah provinsi ke pusat.
Terkait banjir Jabodetabek, Pramono meminta tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan terkait bencana banjir yang terjadi di awal 2020.
" Dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masing ditonjolkan, harus bersama-sama. Enggak bisa, enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah. Ini adalah hal yang kita hadapi secara bersama-sama," ucap dia.
Banjir terjadi di beberapa lokasi di Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 60 orang meninggal akibat banjir di tahun ini. Sementara itu, sebanyak 1.317 rumah rusak berat, 17 rumah rusak sedang, dan 544 rumah rusak ringin.
Selain itu, terdapat 5 fasilitas umum rusak berat, 3 fasilitas pendidikan rusak ringan dan 2 rusak sedang, 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat.
Sumber: Liputan6.com/Lisza Egeham
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2019. Kunjungan ini di luar agenda Jokowi yang bermaksud ke Kabupaten Lebak, Banten.
Jokowi membagikan kunjungan tersebut di Instagram pribadinya. Jokowi mengatakan, mampir ke Sukajaya untuk memantau pembukaan akses jalan agar permukiman warga tak terisolir.
" Saya menyambangi Desa Harkat Jaya untuk melihat langsung pekerjaan pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor, penanganan warga terdampak bencana, serta proses distribusi bantuan," tulis Jokowi.
Dalam foto yang dia unggah, tampak hujan menyambut kedatangan Jokowi. Dia harus menutupi kepalanya dengan tas.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, mengatakan, Jokowi mengunjungi Kantor Desa Harkat Jaya yang menjadi lokasi pos bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor. Di sana, Jokowi memberikan paket bantuan.
Dalam perjalanan menuju Kantor Desa Harkat Jaya tampak beberapa ruas jalan yang baru dibuka karena tertutup akibat longsor. Dilaporkan Setkab, Jokowi sempat meninjau proses pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor dan berlokasi tidak seberapa jauh dari kantor desa.
Usai meninjau lokasi tersebut, Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk memastikan penanganan bagi para warga terdampak banjir di sana juga berjalan dengan baik.
Sehari sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi telah menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. " Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah," kata dia.
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan kepala daerah agar waspada dan mengantisiapi datangnya bencana.
“ Ada persiapan, ada perencanaan, ada persiapan evakuasi,” kata Jokowi, di laman Setkab, Senin, 6 Januari 2019.
Jokowi juga meminta kepada TNI/Polri, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar secepatnya bisa membantu ke lapangan.
“ Agar perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” kata dia.
Mengenai jumlah korban banjir di sejumlah wilayah, Jokowi memerintahkan seluruh kementerian agar terjun dan membantu masyarakat.
“ Baik yang berkaitan dengan kesehatan berarti Menteri kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, mungkin juga di Kementerian BUMN yang bisa menggerakkan BUMN, agar bergerak. Meskipun saya lihat semuanya sudah bergerak tapi ini saya ingatkan lagi,” ucap dia.
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ingin ada tawar menawar dengan China mengenai kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jokowi menegaskan hal itu di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
" Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi, Senin, 6 Januari 2019.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan penolakan China terhadap wilayah Natuna.
" Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.
Retno mengatakan, kapal-kapal milik nelayan China telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sesuai UNCLOS 1982.
" Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ucap dia.
Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham
Dream - Laman media sosial, khususnya Instagram, beberapa waktu lalu dikejutkan dengan video kapal ikan asing yang kembali masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Narasi yang muncul kapal itu masuk setelah Susi Pudjiatuti tak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikan.
Seperti diketahui, kebijakan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia sempat membuat kapal asing tak berani masuk Indonesia.
Terkait video tersebut, Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, sudah melakukan pengawasan di seluruh perairan Indonesia, termasuk Natuna.
Menurut Taufiqoerrochman, pasukannya segera bergerak ke perairan yang dimaksud begitu mengetahui informasi ada kapal asing ke Natuna. Dari pantauan tim, kapal tersebut memang sempat masuk pada tanggal 19 Desember 2019 lalu. Namun mereka berhasil dihalau.
Upaya itu tak membuat kapal asing jera. Tim Bakamla kembali menemukan kapal asing yang masuk perairan Natuna pada 24 Desember 2019.
" Kita tetap hadir di sana (untuk menghalau kapal asing,red)," ujar Achmad dikutip dari Liputan6.com, Selasa 31 Desember 2019.
Achmad mengaku, untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia Bakamla bekerja sama dengan rekan di regional dunia. Kerja sama itu dilakukan sejak 10 Desember 2019 lalu.
Selain itu, kerja sama dengan Kemeterian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Luar Neger (Kemenlu) juga dilakukan.
" Karena walaupun bagaimana, tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestrasif (koordinasi)," kata dia.
(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)
Dream - Konflik kapal milik Indonesia dan China di perairan Natuna kembali memanas. Wilayah perairan ini jadi sorotan setelah Tiongkok mengklaim daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari Kepulauan Riau.
Dikutip dari Liputan6.com, Senin 6 Januari 2020, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Tiongkok sama sekali tak berhak di Natuna.
" Kalau secara hukum, China tidak punya hak untuk mengklaim. Itu karena Indonesia tidak punya konflik perairan (dengan China), tumpang tindih perairan, Indonesia tidak punya," kata dia di Jakarta.
Lalu, seberapa penting Natuna bagi Indonesia sampai-sampai Tiongkok ngotot mengklaim wilayah ini?
Natuna ternyata daerah yang menyimpan `harta karun` berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan energi. Dalam proyek yang tengah dikembangkan, yaitu Blok East Natuna, dilaporkan memiliki kandungan minyak dan gas.
Cadangan gas di Natuna memang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 46,96 TSCF. Saat ini, produksi gas di wilayah tersebut baru mencapai 489 MMSCFD.
Indonesia juga memiliki cadangan minyak di Natuna diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari.
Selain itu, Natuna memiliki sumber daya perikanan yang besar. Natuna tercatat memiliki produksi perikanan hingga 88 ribu ton. Namun, angka tersebut masih terbilang kecil dibandingkan potensi perikanan Natuna yang diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun.
Dari sisi pertanian, Natuna menjadi penghasil komoditas pertanian penting seperti beras, jagung, kedelai, cabai rawit, karet, kelapa, cengkeh, kacang tanah dan lain-lain.
Natuna juga memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Sebagai wilayah kepulauan, Natuna memiliki 130 objek wisata. Natuna memiliki 44 hotel/penginapan dengan total 514 kamar.
(sumber: Liputan6.com/Septian Deny)
Advertisement
Lesti Kejora Cerita Rambutnya Masih Kutuan Sebelum `Dirombak` Ivan Gunawan
Kakak Meninggal, Adik Gantikan Wisuda di ISI Yogya Penuh Air Mata
Ratu Ratu Queens The Series, Cerita Seru 4 Perempuan Diaspora di New York
5 Komunitas Khusus Perempuan di Indonesia, Gabung Yuk!
5 Tanda Komunikasi Orang Tua dan Remaja Sudah Berjalan Sehat