Jokowi Sebut Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dan Memihak, Anies Baswedan: `Sebelumnya Kami Dengar Netral`

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral

© Anies Baswedan di acara Desak Anies 2024 maverick

© Mantan Warga Kampung Bayam Dipolisikan Jakpro, Anies Minta Negara Tidak Zalim 2024 maverick

Dream - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan itu berbeda dari ucapan Presiden yang menyuarakan netralitas pejabat negara. 

"Ya menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua,"

© Anies Baswedan di acara Desak Anies 2024 maverick

Anies menyampaikan, banyak pihak yang tetap berusaha menjaga Indonesia agar konsisten menjadi negara hukum.

Dengan prinsip ini, setiap kewenangan akan dijalankan menurut aturan hukum, bukan kepentingan semata.

"Bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum,"

jelas Anies.

© Anies Baswedan di acara Desak Anies 2024 maverick

Dengan pernyataan presiden tersebut, Anies menyerahkan penilaian kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Anies, rakyat harus dibiarkan mencerna pernyataan tersebut berdasarkan aturan hukum.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya bagaimana inikan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana, karena kita ingin negara ini negara hukum,"

Tak hanya itu, Anies juga meminta ahli-ahli hukum terkait menilai apakah pernyataan Jokowi sesuai dengan aturan yang berlaku.

" Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak?" ujarnya.

" Karena negara kita masih menggunakan hukum, jadi kita rujuk kepada aturan hukum aja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," kata Anies.

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pejabat negara tidak dilarang berkampanye. Menurutnya, presiden dan menteri diperbolehkan berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,”

Meski begitu, Jokowi menyampaikan jika ada menteri atau pejabat yang akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.