Singgung Kedisiplinan, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Bisa Tolak Pemindahan Ibu Kota

Sikap TNI/Polri Tak Bisa Diperdebatkan Lagi

Jokowi mengatakan TNI-Polri harus mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi menilai TNI-Polri tidak bisa menolak untuk pindah ke IKN Nusantara. Apalagi sampai mengungkapkan ketidaksetujuannya tersebut melalui aplikasi perpesanan. 

" Bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan."  

" Apalagi di WA (WhatsApp) group dibaca gampang," tutur dia.

Presiden mengingatkan setiap pimpinan TNI/Polri harus berhati-hati dalam mengawasi anggotanya bahkan sampai kepada hal-hal kecil.  

" Dimulai dari yang kecil nanti membesar, dan kita ke kedisiplinan TNI dan Polri. Karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," sambung Jokowi.

Keluarga TNI-Polri Juga Harus Disiplin

Menurut Jokowi, jajaran TNI-Polari harus memberikan contoh kedisiplinan nasional kepada masyarakat. Namun, TNI juga harus membenahi kedisiplinannya, salah satunya terkait demokrasi.

" Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, enggak ada," katanya.

Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan lagi kedisplinan di institusi masing-masing. Bukan hanya para aparat saja, namun TNI-Polri juga harus mengajak keluarga mereka agar bersikap disiplin.

" Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ujar Jokowi.

(Sumber: Liputan6.com)

Jokowi Bocorkan Sosok Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Dilantik Minggu Depan

Dream - Jokowi segera mengumumkan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu bahkan telah membocorkan sosok calon kepala otoritas tersebut.

“ Non-partai,” ucap Jokowi di Jakarta, Selasa 22 Februari 2022.

Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur diresmikan oleh Jokowi pada 15 Februari 2022. Kepastian pemindahan ibu kota negara juga sudah tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Kepala Otoritas IKN bakal dilantik oleh Jokowi pada minggu depan. " Secepatnya, ya mungkin ini, mungkin minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi.

Alasan Jokowi Memindahkan Ibu Kota Negara

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa Kepala Otorita IKN akan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah konsultasi dengan DPR.

Pasal 10 UU tersrbut menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Otorita IKN berlangsung selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pejabat yang sudah habis masa jabatannya bisa diangkat kembali.

Saat memberikan sambutan dalam acara peresmian kantor DPP NasDem tersebut, Jokowi sempat mengungkapkan alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Faktor terbesar adalah karena ketimpangan di sejumlah bidang kehidupan yang terjadi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Pemindahan ini untuk pemerataan di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia.

“ Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial,” ungkap Jokowi.

Mengusung Konsep Smart Forest City

Kalimantan Timur adalah bagian dari daerah di Indonesia dengan alam hijau yang luas. Jokowi juga menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara menggagas konsep Smart Forest City. Sekitar 70 persen dari area IKN akan menjadi area hijau. 

Selain itu, pengelolaan transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publik juga akan menggunakan teknologi modern.

“ Konsep besarnya adalah Smart Forest City, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” lanjut Presiden.  

Sumber: setkab.go.id