Corona Terus Naik, Jokowi Diminta Tunda Pilkada

Syaifullah berpendapat, Pilkada yang dipaksakan cendurung tidak akan menghasilkan pemimping yang berkualitas. Ia juga menyoroti beberapa calon kepala daerah yang berstatus positif Covid-19.

Jika pun diteruskan, maka proses Pilkada tidak akan berkualitas dan jika dipaksakan tentunya akan melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya," katanya.

Syaifullah mengatakan, tidak perlu membandingkan gelaran pemilu di negara lain yang jumlahnya tidak sebesar Indonesia. Sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi. Meski dengan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah.

" Lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah sehingga kita bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol Covid-19. Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya (penanganan pandemi Covid-19) berjalan secara benar dan terkendali," kata Syaifullah.

" Menunjuk pelaksana tugas kepala daerah bukanlah barang yang haram, sebab undang-undang telah membolehkannya," sambungnya.

Anggota Komisi I ini bicara demikian melihat respon 59 negara yang menutup pintu bagi WNI. Karena dianggap Indonesia belum berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Hal ini tentu merugikan Indonesia

" Sungguh ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing," ucapnya.

Sumber: Merdeka.com