Kekurangan Dana, Ratusan Sepeda Sewa 'Peninggalan' Anies Baswedan Dikandangkan

Reporter : Okti Nur Alifia
Rabu, 30 November 2022 15:01

Sepeda Sewa (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Yayat Sudrajat sudah ada 218 yang telah diangkat dan dihentikan operasionalnya.

Dream - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI telah menarik ratusan sepeda sewa yang terbengkalai akibat masalah pendanaan. Sepeda yang dikandangkan tersebut merupakan layanan operator bike sharing yang pernah diperkenalkan di era gubernur Anies Baswedan.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Yayat Sudrajat melaporkan sebanyak 218 unit sepeda sewa itu telah diangkat dan dihentikan operasionalnya.

" Saat ini ada 218 sepeda gowes telah diangkat dan tidak dioperasikan," katanya dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 30 November 2022.

Berita lengkap mengenai Anies Baswedan bisa diakses di Liputan6.com

Yayat menjelaskan setidaknya ada 417 sepeda sewa yang tersedia di kawasan ibu kota dan terletak di 67 titik tambat layanan bike sharing. Penarikan dilakukan karena terkendala masalah pendanaan.

Penarikan ini berdasarkan kajian dan evaluasi terkait jalur sepeda serta menyesuaikan dengan Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal yang terbit tanggal 15 Agustus 2022.

" Maka secara bertahap sepeda sepeda tersebut turut di evaluasi dan yang tidak memenuhi kriteria secara bertahap ditarik dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanannya," lanjut Yayat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sepeda sewa. Sehingga, operator layanan tak mampu lagi melanjutkan operasional sepeda sewa. Saat ini, pihaknya tengah mencari investor untuk melanjutkan layanan bike sharing.

1 dari 5 halaman

Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Bawedan Hidupkan Lagi Pengaduan Warga di Balaikota

Dream - Heru Budi Hartono, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta melakukan gebrakan pertama di hari pertama pelatikannya. Heru kembali mengaktifkan layanan pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta yang vakum selama masa kepemimpinan Anies Baswedan.

Program pengaduan warga pertama kali muncul pada masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Program ini dilanjutkan kembali oleh Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Heru persiapan untuk menghidupkan kembali layanan pengaduan warga ini akan diawali dengan memberikan pengarahan kepada pejabat DKI yang akan berlangsung besok (Selasa, 18 Oktober 2022). Heru telah menyiapkan beberapa poin yang akan disampaikan.

" Misalnya saya minta perwakilan wali kota setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini nanti bergiliran," ujar Heru dikutip Dream dari Liputan6.com, Senin, 17 Oktober 2022.

Rencananya pengaduan masyarakat ini akan melayani warga sepanjang Senin-Kamis setiap pukul 07.00-09.00 WIB. Dengan petugas piket bergantian, lokasi yang digunakan adalah pendopo atau teras Balai Kota DKI.

Setiap laporan dari masyarakat ibu kota nantinya akan dibawa untuk didiskusikan oeh lembaga terkait.

2 dari 5 halaman

Diketahui Heru Budi Hartono telah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Heru sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretarat Presiden.

pelantikan Heru berdasarkan Keppres Nomor 100/P tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

" Mengangkat Saudara Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun," demikian bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

3 dari 5 halaman

heru budi hartono © Dream

Heru Budi dikenal sebagai orang yang dekat dengan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, Heru diangkat sebagai Walikota Jakarta Utara pada 2014.

Sementara hubungan Heru dan Ahok sempat terjalin ketika dipasangkan sebagai Calon Wakil Gubernur pada Pilkada 2017 lewat jalur independen. Namun Heru memutuskan maju melalui jalur partai politik (Parpol) sehingga Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat dari PDIP.

Sebagai pejabat negara, publik juga bisa melihat Kekayaan Pj Gubernur DKI Jakarta ini lewat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang terbuka untuk diakses masyarakat umum di laman elhkpn.kpk.id.

Terakhir kali Heru melaporkan LHKPN KPK yang dilaporkan 16 Februari 2022, kekayaannya tembus Rp31,98 miliar pada tahun ini.

4 dari 5 halaman

Kekayaan Heru sempat meningkat tajam sekitar Rp6 miliar dalam setahun belakangan atau dari periode 2021 ke periode 2022.

Tercatat dia memiliki harta Rp25,83 miliar pada laporan LHKPN 18 Maret 2021. Bidang tanah dan bangunan menjadi kekayaan Heru yang meningkat paling banyak.

Tanah dan bangunan Heru tercatat 11 bidang dengan nilai Rp16,27 miliar pada 2021. Dalam laporan terbaru 2022, tanah Heru sebanyak 12 bidang dengan nilai Rp23,45 miliar.

Dipilih Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Intip Kekayaan Heru Budi Hartono yang Tembus Rp31 M

5 dari 5 halaman

Adapula kekayaan harta bergerak Heru, yakni tujuh alat transportasi dan mesin berupa mobil dan motor senilai Rp1,29 miliar.

KPK juga mencatat, harta bergerak lainnya milik Heru sebesar Rp617.450.000. Kemudian surat berharga senilai Rp3.692.500, serta kas dan setara kas Rp12.675.771.879.

Total harta kekayaan Pj Gubernur DKI Jakarta setelah dikurangi utangnya sebesar Rp6.058.945.215. Atau dikalkulasikan menjadi Rp31,98 miliar.