Kemenag Cabut Izin 3 Agen Umroh

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 2 Desember 2019 08:00

Ilustrasi

Usai dicabut izinnya, agen perjalanan umroh tersebut tak bisa dipulihkan.

Dream - Kementerian Agama mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi itu dijatuhkan setelah ketiganya terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.

“ Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada non-PPIU,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, di Jakarta, Jumat 29 November 2019.

Selain itu, tambah dia, ada travel umroh yang tidak menyediakan tiket kepulangan dan tidak memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi.

Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT. Zeinta Intan Kalimantan, PT. Yasmira Wisata Utama, dan PT. As Syirbani Mandiri Wisata. “ Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” lanjut dia.

Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Ali Zakiyudin, menambahkan, selain mencabut izin, Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU.

1 dari 6 halaman

Sanksi ini diberikan karena keempat PPIU tersebut terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan dengan dua kali transit atau lebih, tidak membuatkan identitas atau kartu tanda pengenal jemaah umrah sesuai ketentuan, serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

“ Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan. Yaitu, tidak boleh beroperasi, paling lama dua tahun,” kata Zaki.

Zaki menegaskan, sanksi pencabutan izin yang sudah dijatuhkan tidak bisa dipulihkan karena alasan apapun. Untuk sanksi tertulis, proses pemulihannya dilakukan dengan berkinerja lebih baik lagi dan tidak melanggar aturan.

" Jangan percaya jika ada oknum yang mengatasnamakan Kemenag untuk memberi bantuan mengurus proses sanksi ini sambil minta biaya dalam jumlah tertentu," ucap dia.

2 dari 6 halaman

Potensi Besar Agen Umroh Digital, Bisa Minimalisir Penipuan?

Dream - Agen umroh digital saat ini semakin menjamur karena punya potensi besar untuk menjangkau pasar Indonesia yang punya penduduk mayoritas Muslim. Berbagai platform mulai memasarkan paket-paket menggiurkan kepada calon jemaah.

" Potensi ini besar dong, yang ini kalau kita lihat potensi pun umroh satu juta orang setiap tahun. Satu juta dikali dua ribulah (dolar AS), average berarti kan dua miliar (dolar AS) satu tahun," ujar Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ventje Rahardjo, di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Menurut dia, apabila Masjidil Haram mampu meningkatkan daya tampung, jumlah jemaah yang bisa diberangkatkan akan lebih banyak. Karena potensi besar itulah proses digitalisasi umroh menjadi penting.

" Tugas di KNKS membangun ekosistem keuangan termasuk di dalamnya digital," kata dia.

Digitalisasi umroh, tambah Ventje, diharapkan mampu meminimalisir potensi penipuan. Sebab, data transaksi peredaran uangnya dapat meminimalisir penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) bodong.

" Karena yang nanti masuk dalam sistem ini kan travel yang sudah terkurasi yang sudah terseleksi," kata Ventje.

3 dari 6 halaman

Tak Perlu Waktu Lama, Kini Umroh Bisa Tiga Hari

Dream - Animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh semakin tinggi. Data Kementerian Agama (Kemenag) mencatatkan jumlah Muslim Indonesia yang berumroh mencapai 1 juta orang dalam satu tahun.

Jumlah tersebut merupakan potensi besar bagi industri perjalanan. Sehingga banyak biro perjalanan berlomba-lomba melakukan inovasi dalam paket umroh yang ditawarkan.

Demikian halnya dengan umra.id. Platform perjalanan umroh digital tersebut menyediakan paket perjalanan umroh selama tiga hari dengan harga yang lebih murah.

" Berapa hari orang berangkat umroh selama ini, orang dari daerah biasanya 12 hari. Sekarang dia bisa atur tiga hari. Ini yang didisrupsi oleh kita," ujar CEO umra.id, Ahmad Husaini di Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Paket yang ditawarkan pada aplikasi umra.id memungkinkan calon jemaah haji memilih maskapai pesawat, hotel, visa dan durasi umroh. Pilihan tersebut juga akan berpengaruh pada harga yang dibayarkan.

" Di kami itu bisa Rp14 juta. Berangkat Kamis, pulang Minggu. Kan yang penting syarat dan rukunnya umrohnya terpenuhi," ucap dia.

4 dari 6 halaman

Cukup dengan Rp14 Juta

^{Peluncuran Umra.id (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)}

Umra.id berada di bawah naungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) resmi PT Central Global Network (CGN). Direktur CGN, Ma'an Muadz, mengatakan perusahaannya telah mengantongi izin dari Kemenag sejak 2013 dan telah diperpanjang pada 2016.

Mengenai harga Rp14 juta, Ma'an menjamin tidak menyalahi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA tersebut mencantumkan biaya minimal ibadah umroh sebesar Rp20 juta.

" Kami akan istilahnya memenuhi itu meski jemaahnya di bawah Rp20 juta, kami setor dulu Rp20 juta untuk mendapatkan porsi antrean umroh. Jadi tidak ada yang dilanggar," kata dia.

" Ditanggung dulu oleh kita, untuk memenuhi regulasi pemerintah itu. Mau nggak mau kita harus begitu," ucap Ma'an menambahkan.

Ma'an menargetkan di tahun pertama ini, Umra.id mampu memberangkatkan 5 persen jemaah umroh dari jumlah kuota Indonesia setiap tahunnya yang mencapai 1 juta orang.

" Kalau 5 persen saja 5.000, taruhlah kalau 2,5 persen kan 2.500," kata dia.

5 dari 6 halaman

Kemenag Tunjuk 11 Lembaga Akreditasi Penyelenggara Umroh

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) mulai melibatkan institusi profesional dalam menjalankan akreditasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Langkah ini diambil untuk semakin memperketat pengawasan agar tidak lagi ada PPIU nakal yang berani membuka layanan.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar Ali, mengatakan pihaknya telah menunjuk 11 lembaga akreditasi. Institusi tersebut bakal memiliki kewenangan mengakreditasi PPIU.

“ Penunjukan lembaga akreditasi ini merupakan amanat peraturan perundangan. Tugas lembaga akreditasi PPIU ini akan mulai efektif per 1 Januari 2020," kata Nizar di Jakarta, Selasa 26 November 2019.

Adapun 11 lembaga akreditasi dimaksud yaitu PT Tirta Murni Sertifikasi, PT Enhaii Mandiri 186, PT Trifos International Sertifikasi, PT Sucofindo, PT TUV Nord Indonesia, PT Intertek Utama Services, PT Mutuagung Lestari, PT Bureau Veritas Indonesia, PT Bhakti Mandiri Wisata Indonesia, PT Chesna, dan PT Inti Multima Sertifikasi.

" Sisa waktu yang ada, harus dimanfaatkan PPIU untuk menyiapkan diri. Kemenag juga akan segera menyosialisasikan kewenangan lembaga akreditasi ini kepada masyarakat dan PPIU,” ucap Nizar.

Kepada perwakilan lembaga akreditasi PPIU, Nizar berpesan agar bekerja secara profesional dan amanah. “ Kinerja lembaga akreditasi akan terkait langsung dengan kredibilitas PPIU di mata masyarakat," ucap dia.

6 dari 6 halaman

Peristiwa Bersejarah

Nizar mengatakan pihaknya juga terus melakukan pembinaan kepada PPIU agar kualitas penyelenggaraan umrah terus meningkat.

Sementara, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim, mengatakan penunjukan lembaga akreditasi PPIU tersebut merupakan peristiwa bersejarah. Ini karena baru pertama kali dilakukan.

Menurut Arfi, selama ini proses pembinaan dan akreditasi dilakukan internal Ditjen PHU. Ke depan, akreditasi dijalankan lembaga profesional dan diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas PPIU.

“ Penunjukan LA PPIU ini juga merupakan puncak dari serangkaian upaya Kemenag untuk memperbaiki layanan PPIU sejak Mei 2018 atau setelah terbitnya PMA 8 Tahun 2018 yang mengamanatkan penunjukan pihak ketiga ini,” ujar Arfi.

" Minggu ini juga kita akan undang PPIU yang harus melakukan akreditasi pada tahun depan agar mereka tahu dan bisa bersiap diri," kata dia.