Kemenkominfo Blokir Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 22 Agustus 2019 14:00

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Akan dipulihkan ketika kondisi dianggap kondusif.

Dream - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu dibuat agar proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya bisa lebih cepat.

" Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, diunggah laman Setkab, Kamis, 22 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kementerian kominfo telah melakukan pelambatan akses atau throttling di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua saat aksi massa Senin, 19 Agustus 2019. Beberapa lokasi yang terkena throttling diantaranya, Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Pelambatan akses tersebut dilakukan sejak Senin, 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT. Akses kembali dinormalkan pada 20.30 WIT, usai suasana dianggap sudah kondusif.

“ Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi,” ucap Ferdinandus.

Ferdinandus meminta masyarakat mengecek kembali kabar dan informasi yang didapat. Dia juga meminta masyarakat tak turut menyebar hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis SARA.

1 dari 5 halaman

BIN Petakan Aktor Aksi Kerusuhan di Papua

Dream - Badan Intelejen Negara (BIN) telah memetakan aktor aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019.

" Siapa bermain, siapa itu, sudah ada pemetaan. Dan kami antisipasi supaya bisa segera dilakukan peredaan ketegangan," kata Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 21 Agustus 2019.

Wawan mengatakan, BIN sudah sudah melihat gejala kerusuhan ini. Tapi mereka tak ingin gegabah. " Kita semua itu harus menahan dirilah. Artinya tidak gegabah. Semua ini kan ada sensitivitas," ujar dia.

Wawan meminta semua pihak untuk tak asal berkomentar. Sebab, tiap komentar dapat menimbulkan perselisihan pandangan.

" Maka cooling down itu penting," kata dia.

2 dari 5 halaman

Kelompok Provokator

Wawan telah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melaporkan kondisi terkini di Papua.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyebut ada kelompok yang ingin memancing kerusuhan di Fakfak, Papua Barat.

Kelompok itu, kata Dedi, menyusup di antara para pendemo yang sedang melakukan aksi damai.

" Segelintir orang mencoba memprovokasi. Ya, ada sekelompok kecil saja masyarakat yang mengagitasi situasi," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

3 dari 5 halaman

Aktivitas Papua Barat Kembali Normal

Dream - Pasca-aksi menolak rasisme yang berujung ricuh, aktivitas warga Kota Sorong, Papua Barat, sudah kembali berjalan normal. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa.

Dilaporkan Liputan6.com, yang mengutip Antara, jalan utama di depan Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, sudah ramai dengan warga yang melintas.

Sementara itu, aktivitas di Bandara Sorong telah mulai terlihat sejak pukul 06.00 WIT. Kendaraan bebas masuk keluar tanpa dikendalikan karena fasilitas halaman parkir masih rusak.

Di lokasi lain, terpantau waga bergotong royong membersihkan puing kayu dan batu. Material itu sebelumnya digunakan massa untuk memblokade jalan.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Mario Siregar mengimbau warga setempat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi hoaks dan isu yang menyesatkan.

" Mari kita menenangkan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu kamtibmas yang pada akhirnya merugikan kita semua selaku warga Kota Sorong," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com

4 dari 5 halaman

BPIP: Jangan Libatkan Ormas di Masalah Papua

Dream - Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menggunakan pendekatan kulturan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

" Kalau ada konflik-konflik yang melibatkan mereka, harusnya jangan libatkan ormas-ormas lain. Harusnya dibangun persuasif," kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, dilaporkan Liputan6.com, Selasa, 20 Agustus 2019.

Benny mengatakan, pendekatan kultural harusnya juga dilakukan para kepala daerah. Dengan cara itu, para kepala daerah bisa membuka dialog dengan mahasiswa asal Papua.

Benny menyebut, kerusuhan yang sempat terjadi di Papua dipicu trauma sejarah. " Papua itu harus mendapat perhatian khusus dalam berbagai bidang. Terus menampilkan di ruang publik orang Papua yang berprestasi," ucap dia.

Selain membuka ruang dialog, Benny juga meminta kepala daerah mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial.

" Jangna seperti kemarin itu seolah dipertontonkan. Sekarang ini kan gampang diviralkan, semua orang punya hp," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

5 dari 5 halaman

Kirim 4 SSK Polisi, Mabes Polri: Situasi Papua Barat Kondusif

Dream - Demonstrasi masih berlangsung di Sorong, Papua Barat. Meski demikian, Mabes Polri, mengklaim, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif.

" Alhamdulillah sangat kondusif," kata Kabiro Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa, 20 Agustus 2019.

Dedi mengatakan, demonstrasi yang berujung di depan Kantor Gubernur, berjalan dengan damai. " Saat ini di Jayapura dan Manokwari aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik," kata dia.

Dedi mengatakan, unjuk rasa di Sorong diikuti sekitar 500 orang. Dia menyebut, TNI-Polri dan tokoh masyarakat di sana telah bernegosiasi dan komunikasi secara intensif.

" Baik TNI-Polri dan tokoh masyarakat yang ada di sana, yang jelas apa yang menjadi aspirasinya teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di Sorong juga akan ditampung dan akan diserahkan nanti ke pemerintah pusat," kata dia.

Dedi mengatakan, terdapat penambahan personel polisi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Hal itu guna menjamin situasi di kawasan tersebut berjalan dengan aman dan tertib.

" Ada empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda Sultra, Polda Sulut dan Polda Maluku, ke Manokwari dan dua SSK ke Sorong," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com/Adi Anugrahadi