Menkes: Penerima Vaksin Sinovac Bisa Umroh Tapi Harus Karantina

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 19 Oktober 2021 17:00

Facebook/@haramain.info

Menkes Budi sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Menteri Haji Saudi melalui sambungan telepon.

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sudah mengontak Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, terkait umroh untuk jemaah Indonesia. Tidak hanya sekali namun beberapa kali bahkan sampai bertemu langsung saat di luar negeri.

Budi mengatakan, Tawfiq telah menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia soal umroh. Salah satu hasilnya, Saudi membolehkan penerima vaksin Sinovac untuk masuk ke wilayahnya namun harus karantina selama lima hari.

" Beliau (Tawfiq) memang janji untuk membantu. Sekarang memang vaksin Sinovac bisa dipakai (masuk ke Saudi), tapi harus ada karantina," ujar Budi, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengaku dengan Tawfiq adalah teman baik. Pertemanan mereka terjalin ketika Tawfiq masih menjadi Menteri Kesehatan Saudi.

" Jadi teman saya baru dipromosikan dari Menteri Kesehatan jadi Menteri Haji dan saya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon dan meeting sekali di Roma dengan beliau," kata dia.

1 dari 5 halaman

Karantina Lima Hari di Saudi

Selanjutnya, Budi juga menjelaskan dibolehkannya vaksin Sinovac juga berlaku untuk jemaah umroh dari Indonesia. Tetapi, harus menjalani karantina lebih dulu di Saudi sebelum ibadah.

" Buat teman-teman, saya rasa kalau masih benar-benar merasa ingin ke Arab Saudi ada caranya, cuma memang lebih lama saja, karantina lima hari di sana," kata dia.

Sebelumnya, Saudi telah membolehkan umat Islam Indonesia menjalankan umroh dengan ketentuan karantina lima hari sebelum ibadah. Tetapi, hingga saat ini Saudi belum memberikan kepastian kapan Indonesia boleh mengirimkan jemaah umrohnya.

Ini karena Saudi masih mempersiapkan sejumlah hal. Termasuk koordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait akses data vaksinasi.

2 dari 5 halaman

Jika Jemaah Indonesia Sudah Boleh Berangkat Umroh Saat Pandemi, Begini Skemanya

Dream - Kementerian Agama kini menunggu keputusan Arab Saudi mengenai tanggal dimulainya pembukaan umroh untuk jemaah Indonesia. Sembari menunggu, Kemenag mematangkan skema perjalanan ibadah umroh di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengatakan, pihaknya telah menyusun delapan konsep. Seluruhnya sudah mempertimbangkan kondisi saat ini.

" Pertama, persyaratan jemaah umroh mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," ujar Hilman.

Kemudian, jemaah wajib menjalankan protokol kesehatan sejak sebelum berangkat, pelaksanaan umroh, hingga pulang ke Tanah Air. Sementara, pemberangkatan dan pemulangan jemaah dijalankan dengan sistem satu pintu melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Konsep selanjutnya, PCR jemaah sebelum berangkat dijalankan secara terpadu. Lalu, karantina sebelum keberangkatan maupun kembali dijalankan di Asrama Haji.

" Penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umroh beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi," kata dia.

3 dari 5 halaman

Penyesuaian Biaya Perjalanan

Selain itu, aplikasi PeduliLindungi diintegrasikan dengan aplikasi Tawakalna di Saudi. Juga dengan Sistem Komputerisasi Terpadu Umroh (Siskopatuh).

" QR Code sertifikat vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jemaah umroh sebagai sarana kemudahan saat pemindaian oleh otoritas Arab Saudi," ucap dia.

Sedangkan konsep terakhir mengenai perubahan referensi biaya perjalanan. Besaran ditentukan berdasarkan perkembangan dan biaya di dua negara.

" Dalam skema ini telah disampaikan kepada perwakilan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk mendapatkan masukan positif dalam implementasinya di lapangan" ucap Hilman, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 5 halaman

Alhamdulillah, Jemaah Umroh Indonesia Dapat Prioritas dari Saudi

Dream - Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk persiapan penyelenggaraan umroh. Koordinasi dilakukan baik dengan lembaga dalam negeri maupun otoritas Arab Saudi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan, pihaknya telah tiga kali bertemu dengan Duta Besar Saudi. Dalam setiap pertemuan, diskusi yang berkembang mengenai persiapan penyelenggaraan umroh tahun ini.

" Hasil pertemuan terakhir dengan Dubes Arab Saudi menyampaikan umroh untuk jemaah Indonesia segera dibuka dan menjadi prioritas keberangkatan ibadah umroh," ujar Hilman.

Selain itu, Hilman juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terutama dengan Direktur Timur Tengah serta Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia. Koordinasi terkait upaya negosiasi diizinkannya jemaah Indonesia melaksanakan umroh.

" Kami juga meminta Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umroh," ucap Hilman.

5 dari 5 halaman

Upayakan Sinovac Bisa Diterima Tanpa Perlu Booster

Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kesehatan. Ini berkaitan dengan kemungkinan pemberian vaksin booster dan pembukaan akses data vaksin jemaah yang akan berangkat umroh.

" Jadi, Kementerian Kesehatan juga sedang negosiasi intensif dengan Kemenkes Saudi agar Sinovac bisa diteruma tanpa harus booster," kata dia.

Langkah selanjutnya, Ditjen PHU membentuk tim manajemen krisis haji dan umroh yang terdiri dari perwakilan Kemenag, Kemenkes, Kemenlu, dan Kementerian Perhubungan. Tim ini akan menyiapkan skema dan solusi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1443 H yang aman dari Covid-19.

Sebelumnya, Hilman menyatakan telah meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk segera mempersiapkan keberangkatan jemaah yang telah tertunda. Selain itu, PPIU diminta melakukan pendataan terhadap jemaah, dikutip dari Kemenag.