Mercy Barends Dorong Sekolah Rakyat Fokus di Daerah Terpencil dan 3T

Keberadaan Sekolah Rakyat harus menjadi wujud nyata dari keadilan sosial dan menjamin tidak ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan bahwa program Sekolah Rakyat harus difokuskan ke wilayah-wilayah pinggiran dan daerah tertinggal, bukan pada pusat kabupaten. Menurutnya, penempatan sekolah ini perlu diarahkan ke kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk pulau-pulau kecil dan daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses pendidikan.

Sebagai contoh, Mercy mengangkat situasi di Provinsi Maluku, di mana biaya transportasi dari pulau-pulau menuju pusat kabupaten bisa mencapai jutaan rupiah, yang tentu memberatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

“ Kalau sekolah rakyat ini ditempatkan di pusat kabupaten, maka anak-anak dari pulau-pulau terluar akan tetap kesulitan menjangkaunya. Sebaiknya dorong keluar, ke pinggiran-pinggiran, agar aksesibilitas masyarakat lebih cepat dan mudah,” ujar Mercy dalam RDP Panja Pendidikan Daerah 3T Mengenai Rencana Program Sekolah Rakyat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Tak hanya soal lokasi, Mercy juga menyoroti persoalan tenaga pendidik. Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme perekrutan guru: apakah akan melibatkan tenaga lokal atau membuka sistem baru. Dengan mempertimbangkan keterbatasan guru di daerah 3T, ia menyarankan rekrutmen awal bisa dilakukan dari tenaga lokal tanpa mengganggu guru-guru yang sudah mengajar di sekolah yang ada.

“ Untuk tahap awal untuk dipercepat mungkin bisa diambil dari rekrutmen lokal tetapi untuk yang berikutnya mungkin bisa dibuka jalur khusus. Untuk rekrutmen tetap dari tenaga lokal tetapi dengan penambahan kuota untuk guru, jadi eksisting yang ada jangan diganggu, tetapi kemudian ditambahkan dengan guru-guru yang memang berkualitas,” tegasnya.

Mercy juga memberikan perhatian khusus pada kurikulum yang akan diterapkan. Ia mendorong agar Sekolah Rakyat tak hanya menerapkan kurikulum nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal. Ia mencontohkan wilayah Maluku yang memiliki kekayaan laut, sehingga pelajaran seputar sumber daya kelautan harus menjadi bagian dari pembelajaran.

“ Yang kami maksudkan bahwa hasil dari sekolah rakyat dan sekolah umum yang lainnya memberikan kontribusi balik, multiplayer efek balik juga ke daerah itu. Dan pada akhirnya berkaitan dengan serapan tenaga kerja nanti, ke Universitas, serapan tenaga kerja dan seterusnya betul-betul bisa menjawab pergumulan yang ada di daerah,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Mercy menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat harus menjadi wujud nyata dari keadilan sosial dan menjamin tidak ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Ia berharap prinsip universal seperti ‘no one left behind’ benar-benar diwujudkan dalam implementasi program tersebut.

“ Secara positif saya menyambut gembira, kami memberikan penguatan-penguatan sehingga pada akhirnya kehadiran sekolah rakyat ini betul-betul memberikan semacam satu penguatan yang sangat luar biasa khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim,” pungkasnya.