Dream - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Saiful Mujab, mengatakan, akan menindak guru madrasah yang diduga menyebarkan provokasi kebencian di media sosial.

“Kami akan panggil yang bersangkutan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saiful, Jumat 17 Januari 2020.

Menurut Mujab, pemanggilan terhadap oknum guru madrasah itu merupakan langkah penegakan disiplin.

“Kita tegas. Artinya, ini yang sedang kita lakukan (pemanggilan) sebagai langkah penegakan disiplin dan diharapkan akan menjadi peringatan bagi ASN yang lainnya,” kata dia.

Dia mengatakan, penegakan sanksi akan dilakukan kepada ASN yang terbukti melakukan penyebaran kebencian. Saat ini para ASN telah terikat aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.

“Dalam SKB tersebut sudah jelas aturannya, bahwa salah satu pelanggaran ASN yang bisa dilaporkan adalah menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah,” kata dia.

Peristiwa ini, menurut Saiful Mujab, diharapkan dapat menjadi perhatian dan pembelajaran bagi ASN lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.

“Saya pikir ini untuk pembelajaran bagi yang lain. Karena sudah sering kita ingatkan dalam menggunakan media sosial itu hati-hati lah. Karena jejak digital susah terhapus,” ucap dia.

Masyarakat Bisa Adukan ASN Terindikasi Radikal ke Laman AduanASN

Dream - Sebelas kementerian dan lembaga menandatangi surat keputusan bersama (SKB) untuk menangkal radikalisme. Dalam SKB itu lahir portal aduan bernama aduanasn.id.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate mengatakan, portal aduanasn.id itu bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi radikalisme.

"Untuk jadi tempat portal aduan yang didukung dengan fakta dan realita," ujar Johny di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Dia mengatakan, masyarakat di berbagai daerah dapat melaporkan ASN melalui portal tersebut dengan bukti yang jelas. Sehingga, aduan yang diajukan tidak menimbulkan fitnah.

"Hanya satu kepentingan yaitu bagi keseluruhan portal besar ASN dan bagi peningkatan key performance indikator, bagi keseluruhan ASN," ucap dia.

Secara tegas, Johny meminta ASN tunduk kepada aturan perundang-undangan ASN.

Pada portal aduanasn.id, terlihat ada beberapa kolom yang harus diisi para pengadu atau pelapor. Selain itu, ada kolom lacak aduan ASN. Kolom ini berfungsi untuk mengecek sejauh mana aduan tersebut diproses.

Menteri PAN-RB Jelaskan Aturan ASN Bercadar

Dream - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar-RB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan aturan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya.

"Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," ujar Tjahjo, dikutip dari Merdeka.com, Senin 4 November 2019.

Menurut Tjahjo, pemakaian berbagai macam busana merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, ketika telah memasuki lingkungan kantor atau berdinas, tentu mengikuti aturan yang ditetapkan instansi tempanya bekerja.

"Kalau Kemenpan-RB ada segaram putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan," ujar dia.

Meski demikian, Tjahjo menyebut pemakaian seragam dan pakaian itu merupakan aturan masing-masing lembaga dan kementerian. Sehingga, tidak ada imbauan khusus.

"Tidak ada imbauan. Masing-masing kepala daerah, kepala instansi punya kewenangan untuk mengatur," ujar dia.

Sementara itu, Tjahjo sebelumnya juga pernah berbicara megenai pemakaian celana cingkrang bagi ASN. "Kalau (melarang) celana cingkrang, kita tidak mengarah ke sana," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com/Purnomo Edi

Wamenag Imbau Polemik Cadar Jangan Ditanggapi Emosional

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat untuk tidak menanggapi pernyataan secara berlebihan Menteri Agama, Fachrul Razi terkait cadar dan celana cingkrang.

"Tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, dan penuh dengan kecurigaan," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 November 2019.

Dia menjelaskan, pernyataan Fachrul bertujuan untuk kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena hal tersebut hanya sebatas untuk penertiban dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Agama," kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, mendisiplinkan setiap ASN khususnya di lingkungan Kementerian Agama merupakan kewajiban pimpinan.

"Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi seseorang, apalagi memperhadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama," ucap dia.

Zainut mengatakan, selama ini aturan seragam yang digunakan ASN sudah diatur dan tidak menghilangkan nilai-nilai etika, estetika serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.

"Sehingga ketentuan itu harus ditaati dan diindahkan oleh semuanya," ucap dia.