Palestina Jadi Anggota Penuh PBB pada 2019

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 17 Oktober 2018 17:01

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

AS, Australia, dan Israel menolak.

Dream - Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti 193 anggota mengizinkan posisi Palestina sebagai anggota penuh pada 2019. Keputusan itu diambil saat rapat anggota PBB, Selasa 16 Oktober 2018.

Dikutip dari Arab News, dalam rapat itu, sebanyak 146 negara mendukung posisi Palestina di PBB. Sementara itu, Amerika Serikat, Israel, dan Australia, melawan langkah Palestina sebagai anggota penuh PBB. Di luar poros itu, ada 15 negara yang abstain dan 29 lainnya tak memberikan suara.

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Jonathan Cohen, menjelaskan alasan negaranya tak mendukung Palestina. " Kami tak dapat mendukung usaha warga Palestina meningkatkan status mereka di luar negosiasi langsung. Amerika Serikat tidak mengakui adanya negara Palestina," ujar Jonathan.

Sementara, Duta Besar Australia untuk PBB, Gillian Bird, mengatakan, keputusan negaranya tak mendukung karena berlawanan dengan solusi dua negara.

" Keputusan Australia untuk memilih tidak mendukung relosusi ini karena upaya Palestina untuk mencari pengakuan sebagai negara di forum internasional tidak membantu solusi dua negara," kata Gillian.

1 dari 1 halaman

Dijajah Israel Sejak 1967

Warga Palestina ingin membangun negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yerusalem Timur. Wilayah itu sudah direbut Israel dalam perang Timur Tengah sejak 1967. Israel juga telah mencaplok Yerusalem Timur atas dukungan Amerika Serikat yang tidak diakui secara internasional.

Pada 2012, Majelis Umum PBB secara luas menyetujui pengakuan de facto atas negara Palestina dan meningkatkan posisinya di PBB sebagai negara non-anggota, seprti Vatikan.

Peningkatan status telah memungkinkan Palestina berpartisipasi dalam Majelis Umum dan bergabung dengan beberapa badan internasional. Tapi, sebagai negara non-anggota, Palestina tidak dapat berbicara dalam sesi pertemuan.

Resolusi yang dirancang Mesir memungkinkan Palestina bertindak prosedural seperti negara anggota lain atas nama G77 dan China.