Update Papua: Kapolri dan Panglima TNI Pindah Kantor dan Akses WNA Dibatasi

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 2 September 2019 19:00
Update Papua: Kapolri dan Panglima TNI Pindah Kantor dan Akses WNA Dibatasi
Menkopolhukam meminta negara lain menghormati kebijakan pembatasan akses yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Dream - Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan tinggal selama enam hari di Papua. Kehadiran dua petinggi Polri dan TNI itu untuk memantau perkembangan kondisi di Papua dan Papua Barat yang sempat dilanda aksi demontrasi massal. 

Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI akan mulai berkantor di Papua mulai 4-10 September 2019. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan Kapolri dan Panglima TNI akan terbang menuju Papua dan Papua Barat untuk berdialog dengan tokoh masyarakat di sana. Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI berkantor di Papua hingga kondisi dianggap stabil dan aman.

" Insya Allah 4-10 hari di situ, tergantung situasi dan kondisi Papua dan seluruh wilayah Indonesia, karena tanggungjawab Kapolri dan Panglima TNI," ujar.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah Indonesia akan membatasi akses warga asing ke wilayah Papua dan Papua Barat.

" Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto, Senin, 2 September 2019.

Dia mengatakan, orang asing tak akan mudah masuk Papua dan Papua Barat. Dia menyebut akan menyaring terlebih dahulu warga asing yang akan ke dua wilayah itu.

" Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," ujar dia.

Wiranto mengatakan, pembatasan akses merupakan hak Indonesia. Dia meminta negara lain untuk menghormati kebijakan pembatasan.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya)

1 dari 6 halaman

Penipu Demonstran Papua Diburu

Dream - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto, mengatakan, polisi sedang mendalami dugaan penipuan terhadap masyarakat Papua yang turut serta dalam demonstrasi.

" Info tersebut sedang didalami oleh polisi dari pengembangan 28 orang yang ditahan," kata Eko, dikutip dari Liputan6.com, Senin 2 September 2019.

Menurut Eko, 300 orang para peserta demonstrasi mengaku merasa tertipu dengan ajakan berdemo. Banyak peserta aksi mengatakan, ajakan demonstrasi memanfaatkan isu rasisme di Papua.

" Selama tiga hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan, mereka tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena," ujar dia.

Para peserta demonstrasi berjanji tak lagi ikut aksi demo karena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan dan pembakaran.

Aksi demo berujung rusuh memang menimbulkan kerusakan dan kerugian material di sepanjang jalan Waena-Jayapura.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

2 dari 6 halaman

Wiranto: Tuntutan Warga Papua Sebenarnya Sudah Terpenuhi

Dream - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut tuntutan rakyat Papua sebetulnya sudah dipenuhi.

Dia menyontohkan, proses hukum terhadap lima anggota militer sudah dilakukan.

" Termasuk Danramil dan Babinsa, masuk ke tahap selanjutnya. Sedangkan tiga lainnya jadi saksi," kata Wiranto, dilaporkan Liputan6.com, Jumat, 30 Agustus 2019.

Kasus itu, kata mantan Panglima ABRI ini, sudah ditangani Polda Jawa Timur. Para pelaku disangkakan melanggar UU ITE dan penghasutan.

Wiranto mengatakan, telah mencari solusi untuk meredam kerusuhan di berbagai wilaya di Papua. Wiranto mengaku menyesal terjadi ucapan yang tak bertanggung jawab.

" Sehingga terjadi demonstrasi, lalu ditunggangi orang tak bertanggung jawab sehingga anarkis," ujar dia.

3 dari 6 halaman

Freddy Numberi Angkat Bicara

Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn), Freddy Numberi meminta masyarakat Papua kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menghentikan tindakan anarkis.

" Kita sesalkan kejadian di Papua. Saya imbau, kembalikanlah, kembali tenang, percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya dengan baik," kata Freddy.

Tokoh dari Papua ini menambahkan, jika kondisi ini terus terjadi di Papua, akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab itu, masalah ini hendaknya dapat diselesaikan dengan cara dialog.

" Jangan karena masalah kecil kita terpicu, ini sangat menyakitkan, sangat sedih. Kita hadapi dengan tenang, kita harus cari solusi bersama-sama," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro

4 dari 6 halaman

Soal Papua, KH Ma`ruf Amin: Jangan Sampai Rusak Persatuan

Dream - Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin berkomentar mengenai peristiwa kerusuhan di Papua.

" Kalau ada kesalahan satu dua orang, kita selesaikan. Tapi jangan merusak, kemudian persatuan Indonesia menjadi terganggu," kata Ma'ruf dilaporkan Merdeka.com, Kamis, 29 Agustus 2019.

Ma'ruf mengingatkan, bangsa Indonesia punya kesepakatan nasional untuk saling toleransi dan menjadi suatu bangsa.

Masalah kesepakatan nasional itu pula yang ditekankan Ma'ruf Amin saat bertemu para ulama dan ormas Islam di Kantor MUI Medan.

" Ya pokoknya kita ingin mengajak supaya kita di dalam menjalankan tugas-tugas demokrasi, membawa aspirasi, dakwah, kita harus berada, tidak boleh keluar dari kerangka kesepakatan nasional kita," ujar dia.

5 dari 6 halaman

Akses Telepon dan SMS di Jayapura Mati

Dream - Setelah dua pekan akses internet dibatasi, kini layanan telepon dan short message service (SMS) di Jayapura, Papua, mati. Akses telepon dan SMS sudah tidak bisa dipakai sejak pukul setengah empat sore waktu setempat.

" Saya telepon berulang-ulang, tapi tidak bisa, saya khawatir keluarga, jangan sampai masih ada yang di jalan," kata Subarna, warga Papua, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 29 Agustus 2019.

Kondisi Papua memang kurang kondusif. Aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah titik. Akses telepon dan SMS dimatikan saat massa pengunjuk rasa mulai bergerak ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Sejumlah kantor pun menghentikan operasi dan memulangkan karyawan lebih awal. Markus misalnya, diperbolehkan pulang lebih awal karena merasa takut jalan yang dia lalui menjadi rute pengunjuk rasa.

" Infonya di Abepura sudah rusuh karena ada aksi pembakaran, makanya kami yang bekerja di perbankan dipulangkan lebih awal," ucap Markus.

6 dari 6 halaman

PLN

Informasi yang beredar di lapangan, massa bergerak dengan berjalan kaki sambil melempari setiap bangunan yang dilewati. Massa yang menggunakan kendaraan bermotor bergerak membawa bendera.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah memadamkan listrik di wilayah yang mengalami kebakaran dan terjadi kerusuhan.

Direktur Bisnis Regional PLN Maluku Papua Ahamd Rofik mengatakan, PLN tidak melakukan pemadaman listrik secara menyeluruh di Jayapura, akibat aksi masa buntut dari peristiwa asrama mahasiswa di Surabaya.

" Tidak (ada pemadaman listrik diseluruh Jayapura)," kata Rofik.

Beri Komentar