Penetapan UMK Bengkulu Tunggu Keputusan Pusat

Pemkot Bengkulu belum dapat menetapkan besaran Upah Minimum Kota.

Dream - Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan belum menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pemkot masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, Munarwan Syafui, mengatakan masih terdapat persoalan terkait pertumbuhan ekonomi termasuk inflasi. Dua hal tersebut merupakan sebagian dari instrumen dalam penetapan upah minimun.

" Semestinya penetapan UMK dan UMP itu sekarang berdasarkan survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan secara nasional. Tetapi karena pandemi ini, hal tersebut sulit untuk dilakukan," ujar Munarwan.

Munarwan bersama Asisten II Pemkot Bengkulu Zuliyati, Staf Ahli bidang Hukum dan Politik Hilman Fuadi, dan Kepala Kesbangpol Riduan sempat mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membahas sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law pada Rabu. Rakor tersebut membahas penjelasan pokok-pokok Undang-undang Cipta Kerja.