PPKM Level 3 Nataru Batal Diterapkan

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 7 Desember 2021 11:00
PPKM Level 3 Nataru Batal Diterapkan
Level PPKM tetap ditentukan melalui asesmen seperti berlaku selama ini.

Dream - Rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan tahun baru batal diterapkan. Pemerintah menetapkan keputusan ini seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

" Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rilis yang diunggah pada laman Maritim.go.id.

Luhut menyatakan, penanganan pandemi di Indonesia memperlihatkan perbaikan signifikan dan terkendali. Kasus harian berhasil ditekan di bawah 400 dan jumlah kasus dalam perawatan di RS memperlihatkan tren penurunan.

Selain itu, perubahan PPKM di kabupaten kota menunjukkan sinyal positif. Per 4 Desember 2021, kabupaten kota yang tersisa di Level 3 hanya 9,4 persen atau sekitar 12 kabupaten kota.

Demikian pula dengan capaian vaksinasi. Menurut Luhut, vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua sudah 56 persen.

1 dari 5 halaman

PPKM Nataru Dibuat Lebih Seimbang

Atas dasar itu, terang Luhut, Pemerintah membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah jelang Natal dan Tahun Baru. Penerapan level PPKM tetap mengikuti asesmen seperti selama ini berlaku namun diimbangi dengan sejumlah pengetatatan.

" Kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan," terang Luhut.

Pengetatan yang akan dilakukan di antaranya syarat perjalanan luar negeri. Untuk mengantisipasi masuknya varian Omicron ke Indonesia, terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi orang yang datang dari luar negeri.

" Penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia," kata Luhut.

2 dari 5 halaman

Warga Sudah Divaksin Boleh Traveling Saat PPKM Level 3 Nataru tapi....

Dream - Di masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, Pemerintah akan memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Meski dilakukan pengetatan mobilitas, pemerintah masih memberikan kelonggaran terutama untuk masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 diperbolehkan bepergian untuk liburan atau traveling saat PPKM Level 3 Nataru.

" Yang traveling mereka yang sudah divaksin, mereka yang belum divaksin dan tidak vaksin tidak boleh traveling," ujar Airlangga, disiarkan Sekretariat Presiden.

Namun kesempatan liburan untuk masyarakat ini tetap akan dibatasi. Jumlah pengunjung dilarang melebihi batas yang ditetapkan.

3 dari 5 halaman

Maksimal 50 Orang

Setiap kegiatan yang digelar saat Tahun Baru diharuskan menerapkan kapasitas pengunjung maksimal 50 orang.

" Berbagai kegiatan maksimal 50 orang, pada saat Nataru 50 orang," kata dia.

Selanjutnya, Airlangga mengungkapkan penerapan PPKM Level 3 yang berlangsung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 disesuaikan dengan ketentuan WHO. Sedangkan untuk aturan teknisnya akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

" Nanti instruksinya itu nanti kita koordinasikan dengan daerah-daerah, sehingga tentu leveling ini harus berbasis pada standar-standar," kata dia.

4 dari 5 halaman

Varian Omicron Bikin Pemerintah Ketar-ketir Kirim Jemaah Umroh

Dream - Merebaknya Covid-19 varian Omicron membuat pemerintah khawatir, terutama dalam memutuskan waktu pengiriman calon jemaah umroh ke Tanah Suci. Pemerintah menginginkan umroh berjalan saat kondisi yang sudah benar aman.

" Karena di berbagai negara itu dikhawatirkan terkait kasus Omicron, maka tentu pemerintah, kita akan melakukan quarantine yang 10 hari. Tentunya ini menjadi pertimbangan saat kita akan membuka (umroh)," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan pemberangkatan calon jemaah umroh meski Arab Saudi sudah membolehkannya.

5 dari 5 halaman

Terapkan Karantina 10 Hari Untuk Kedatangan dari Luar Negeri

Saat ini, pemerintah masih fokus pada penanganan Covid-19 saat momen Natal dan Tahun Baru. Airlangga berharap penanganan Covid-19 saat Nataru berjalan baik.

" Baru setelah itu kita bisa lihat kapan kita bisa buka untuk kegiatan umroh," tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan penyelenggaraan umroh akan menjadi pertimbangan bagi Saudi untuk membuka kesempatan berhaji bagi Indonesia.

" Jadi, kunci terbuka atau tidaknya haji pada 1443 Hijriah nanti itu tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan umroh ini dengan baik," kata Gus Yaqut.

Beri Komentar