Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Pj Gubernur DKI Heru Budi

Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Pj Gubernur DKI Heru Budi

© Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Heru Budi merdeka.com

© Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Heru Budi Liputan6.com/Winda Nelfira

Dream - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menanggapi ramainya isu yang menyebut bahwa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Heru menyampaikan, terdapat mekanisme baru ihwal perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Ia mengatakan, kini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menggunakan sumber data tersebut untuk pemberian bantuan KJMU.

Data yang dimaksud Heru adalah data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial. Lalu, dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

"Jadi, KJP, KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di Desember 2023 oleh Kemensos,"

Ia menjelaskan, dengan begitu nantinya bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.

Sehingga, bantuan sosial, bakal disesuaikan berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan (Desil) peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

© Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Heru Budi merdeka.com

Hanya peserta didik/mahasiswa yang memenuhi persyaratan lah yang akan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU yang dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4).

"Itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil 1, 2, 3, 4, dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI,"

Ramai Isu KJMU Dicabut

Diketahui, media sosial ramai dengan isu yang menyatakan Pemprov DKI Jakarta mencabut KJMU bagi peserta didik/mahasiswa.

Mereka yang mengaku aliansi penerima KJMU meminta Heru Budi untuk transparansi terkait kebijakan KJMU.

© Ramai KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Heru Budi merdeka.com

Setidaknya, ada empat tuntutan yang ditujukan kepada Heru Budi meliputi, Heru diminta untuk mengadakan sosialisasi awal dan dialog publik kepada mahasiswa terkait kebijakan baru, khususnya kebijakan KJMU.

Selain itu, Heru juga diminta untuk mengadakan transparansi penetapan desil serta penetapan untuk yang kurang dan tepat sasaran.

Heru Budi juga diharapkan dapat mengadakan dialog untuk penjelasan pemutusan kategori DTKS menjadi tidak layak yang terkesan dadakan dan atas keputusan sepihak, dan mengadakan pemadanan data dalam Website terbaru P40P KJMU dengan DTKS.