Trump Segera Umumkan Yerusalem Ibu Kota Israel

Menlu RI Panggil Dubes AS

© Dream

Dream - Dunia sedang mengawasi dan menunggu keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Selain ingin mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Trump juga ingin memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Laporan News Australia menyebut, menantu sekaligus penasihat senior Presiden AS, Jared Kushner mengatakan Trump masih menimbang keputusan itu. Keputusan mengenai rencana 'dukungan' itu akan dilakukan pada Rabu, 6 Desember 2017.

Melihat perkembangan politik itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas segera meminta bantuan para petinggi negara untuk membujuk Trump membatalkan rencananya.

Arab menelepon pemimpin negara-negara Arab, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Laman berita Turki Anadolu menulis, Erdogan mengatakan kepada Abbas bahwa kemerdekaan Palestina harus diikuti dengan menempatkan Yerusalem sebagai Ibu Kota.

Menanggapi rencana Trump tersebut, Indonesia segera bertindak cepat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L Marsudi, segera memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan, Jr, Senin, 4 Desember 2017.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebab, rencana itu akan mengancam proses perdamaian Israel dan Palestina.

Dalam pernyataan yang diunggah akun Twitter resmi Kemlu, Joseph mengatakan Trump belum memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP-DPR) Rofi Munawar menilai, rencana Trump hanya akan membuat ketegangan di Timur Tengah memuncak. Sebab, Yerusalem merupakan salah satu pusat perjuangan utama bagi Palestina, karena adanya Al Quds.

Rofi menilai rencana penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel telah muncul dalam kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi, ironisnya kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.

" Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden, hal ini dilakukan sebagai cara mencari dukungan dari kalangan Yahudi," tulis Rofi melalui keterangan tertulisnya. Selasa, 5 Desember 2017. (ism)

Inikah Alasan Obama Diam-diam Sumbang Palestina Rp2,9 Triliun?

© Dream

Dream – Barack Obama membuat suatu langkah yang mengejutkan sejumlah kalangan di Amerika Serikat. Saat detik-detik terakhir lengser dari kursi Presiden AS, dia diam-diam merilis bantuan US$221 juta atau sekitar Rp2,9 triliun untuk Palestina.

Anggaran tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Kongres pada 2015-2016. Namun anggota Kongres dari Partai Republik berusaha menghambat pencairannya. Obama punya alasan kuat untuk mencairkan anggaran tersebut.

“ Cara termudah untuk melihat adalah Kongres melihat beragam perilaku dari Palestina, seperti ada upaya sepihak dari pemerintahan, hasutan melakukan kekerasan, korupsi, serta membayar gaji bagi orang-orang di penjara untuk terorisme,” kata Vice President Foundation for Defense of Democracies, Jonathan Schanzer, dilansir dari Business Insider, Kamis 26 Januari 2017.

Schanzer pun heran dengan pergerakan yang dilakukan oleh Obama. Bahkan, bantuan yang diberikan Obama menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ini dinilai sebagai pesan aneh yang mengejutkan.

“ Saya telah melacak pergerakan dia selama 11 jam di Palestina dan isu ini tidak pernah datang. Sebagian besar analis dan pengamat tidak terpikir Obama bisa melakukan ini,” kata dia.

Kantor Administrasi Obama telah menerbitkan keterangan pendanaan untuk beberapa kali dan notifikasi ini terkirim ke Kongres. Dikatakan bahwa pendanaan ini berasal dari U.S. Agency for International Development dan diatur untuk mendukung bantuan kemanusiaan, politik, dan keamanan, serta hukum.

“ Otoritas Palestina menggunakan uang ini untuk membayar gaji dan utang yang dimilikinya,” kata Schanzer.

Namun, periset ini mengatakan Otoritas Palestina tidak melakukan apa pun untuk menjamin “ balasan” kepada Obama. Dikatakan bahwa korupsi dan hasutan untuk melakukan kekerasan masih berlangsung. Dia pun menunjuk pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, sebagai contoh korupsi.

Dikatakan bahwa Abbas telah memasuki usia ke-12 tahun sebagai presiden. Sekadar informasi, dia terpilih sebagai presiden pada 2005. “ Obama menyumbang bagi orang yang akan menjadi seorang otokrat,” kata Schanzer.