Ribuan Buruh Siap Demo Besar Kamis 28 Agustus, Ini Lokasi dan Tuntutannya

Lokasi Aksi di Jakarta dan Daerah

Di Ibu Kota, massa dipusatkan di dua titik vital, yakni depan Gedung DPR/MPR RI Senayan dan Istana Negara. Sejak pukul 09.00 WIB, ribuan buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, serta wilayah Jakarta akan mulai berkumpul di lokasi tersebut.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar serentak di berbagai daerah. Di Surabaya, titik kumpul ditetapkan di depan Balai Kota dan kantor DPRD setempat. Di Bandung, ribuan pekerja akan memusatkan aksinya di Gedung Sate.

Hal serupa juga akan berlangsung di Medan, Semarang, Makassar, Batam, hingga Jayapura. Dengan kata lain, lebih dari 300 kabupaten/kota dipastikan ikut serta dalam gelombang unjuk rasa ini.

Enam Tuntutan Utama Buruh

Dalam aksi nasional kali ini, ada satu isu besar yang menjadi sorotan utama, yaitu tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

Buruh menilai, kenaikan tersebut penting untuk menyesuaikan dengan lonjakan biaya hidup dan kebutuhan layak pekerja.

Selain tuntutan soal kenaikan upah minimum, massa buruh juga membawa enam tuntutan utama lainnya, yaitu:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Salah satu tuntutan paling mendasar dari buruh adalah penghapusan sistem alih daya (outsourcing) yang dinilai merugikan pekerja.

Selain itu, mereka menolak kebijakan upah murah yang dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak.

Tuntutan ini juga mencakup pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang membatasi outsourcing, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Stop PHK: Bentuk Satgas Khusus

Pemerintah diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengawasi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa dasar yang jelas.

3. Reformasi Pajak Perburuhan

Tuntutan ini mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua (JHT), dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibus Law

Buruh meminta agar DPR segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa lagi mengacu pada skema Omnibus Law Cipta Kerja.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset

Aksi ini juga menyerukan agar DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.

6. Revisi UU Pemilu 2029

Buruh menuntut agar DPR melakukan desain ulang sistem pemilu 2029, guna memastikan proses politik yang lebih adil dan transparan.

Respons dari Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi pihaknya telah mengetahui rencana aksi buruh tersebut.

Ia menekankan bahwa aspirasi buruh berhubungan erat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta agar aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Omnibus Law.

" Setahu saya tanggal 28 itu kan ada aspirasi dari teman-teman buruh, menyikapi keputusan MK yang ingin agar undang-undang perburuhan itu dikeluarkan dari Omnibus Law," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Agustus 2025.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan DPR pada prinsipnya mengikuti keputusan MK. Namun, ia menilai parlemen membutuhkan waktu untuk menyusun revisi undang-undang tersebut.

“ Cuma memang kita perlu waktu saja, untuk kemudian mempersiapkan revisi undang-undangnya,” tambahnya.

Dasco juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, sepanjang dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.