Dream - Pemerintah Presiden reformis Iran Hassan Rouhani mendapat tekanan keras atas longgarnya pengawasan terhadap media sosial internet. Pengadilan Iran kembali memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Rouhani untuk memblokir layanan WhatsApp dan pesan instan populer lainnya.

Dalam pemerintahan Rouhani yang baru berusia satu tahun ini, kepala jaksa Gholam-Hossein Mohseni-Ejei menuduh Menteri Komunikasi Iran Mahmoud Vaezi telah gagal, untuk memblokir situs jejaring sosial dan aplikasi dengan konten yang amoral dan kriminal.

"Meskipun sudah diberi waktu tiga bulan, namun tidak ada tindakan yang efektif yang telah diambil untuk memblokir konten tak bermoral dan tidak Islami," kata Mohseni-Ejei, seorang ulama dan hakim berpengaruh di Iran, yang disampaikan kembali melalui WhatsApp, Viber dan Tango.

Ultimatumnya, dalam bentuk surat yang diangkat oleh media Iran pada Sabtu malam, dikeluarkan di tengah laporan penyelidikan polisi atas penyebarluasan materi ofensif terhadap pemimpin revolusi Islam Iran pada 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sebelumnya Presiden Rouhani menyebut internet bukan ancaman tapi sebuah kesempatan.

Seperti televisi dan video musik di dekade sebelumnya, dunia maya telah dianggap sebagai ancaman bagi moralitas publik Iran. Juga berpotensi menyebarkan kebencian terhadap kekuasaan ulama Syiah di Iran.

Sudah banyak aktivis online dan blogger telah dipenjarakan dan dianiaya karena memprotes keras terhadap sengketa pemilihan kembali mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2009. Tapi iklim telah sedikit mereda sejak pemilu tahun lalu mengesahkan Rouhani sebagai Presiden Iran.

Untuk mencegah protes pihak oposisi konservatif tentang kebebasan informasi terbatas, Menteri Komunikasi Vaezi berjanji Mei lalu untuk memperkenalkan apa yang disebut 'penyaringan pintar'. Kementerian hanya akan mencegah material yang dianggap 'cabul', mulai dari ketelanjangan perempuan sebagian hingga pornografi langsung. (Ism)