Kritik Mensos, Fahri Hamzah: Bedakan Jadi Menteri dengan Walikota

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 6 Januari 2021 14:01
Kritik Mensos, Fahri Hamzah: Bedakan Jadi Menteri dengan Walikota
"Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan Menteri"

Dream - Kinerja Mensos Tri Rismaharini yang belum genap satu bulan menuai kritik. Bermula saat Risma blusukan di wilayah Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Kementerian Sosial. 

" Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulis Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam akun Twitternya, @fahrihamzah, Rabu , 6 Januari 2021.

Dilansir Merdeka.com yang sudah mendapat izin Fahri untuk mengutip cuitannya. Risma diingatkan saat ini bukan lagi menjadi walikota, tapi sudah menjadi Menteri Sosial.

Fahri meminta para staf di sekeliling Risma mengingatkan tentang kerjanya. Sejak menjadi menteri sosial, Risma memang kerap kali blusukan menemui masyarakat kelas bawah. Risma juga kerap berjumpa dan berbincang dengan tunawisma di Jakarta.

 

1 dari 4 halaman

Dinilai Salah Pilih Lokasi Blusukan

Lebih lanjut, Fahri juga menilai Risma salah memilih lokasi untuk blusukan. Dia menyebut kemiskinan terjadi bukan di Jakarta, tetapi di daerah terpencil.

" Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah... kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana... itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun menyarankan agar Risma bekerja menggunakan data agar kebijakan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

" Gini deh, Kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi, orang desa gak ribut. Memang yg bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yg advokasi. Tapi kerja pakai data," paparnya.

 

2 dari 4 halaman

Jangan Pencitraan

Fahri juga menyinggung soal pencitraan terkait aksi blusukan Risma. Menurutnya, seorang menteri seharusnya bisa bekerja secara terkonsep, khususnya pada situasi sulit seperti saat ini.

" Kita doakan siapapun yg memberi hatinya kepada rakyat jadi pemimpin di negeri ini. Tapi tolong juga pakai ilmu. Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kinerja. Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jgn sia2kan waktu. Tks," ujar Fahri.

 

3 dari 4 halaman

Blusukan Bu Risma

Seperti diketahui, sejak dilantik menjadi Mensos, Risma beberapa kali melakukan aksi blusukan di wilayah Ibu Kota yaitu di kawasan kumuh di Ciliwung.

Terbaru, Risma blusukan di sekitar kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan Jalan Pintu Air Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Januari 2021.

Dalam blusukannya di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin, Risma bertemu dengan beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada kesempatan itu, Risma antara lain menawarkan PMKS untuk berpindah ke tempat yang lebih layak. Ada pula PMKS yang memilih dibantu untuk bisa pulang ke kampung halamannya.

4 dari 4 halaman

Dikritik DPRD DKI Jakarta

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Iman mengingatkan agar Risma fokus terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

" Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa, 5 Januari 2021.

Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma lupa dengan jabatannya saat ini sebagai Menteri Sosial bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebab, menurutnya, permasalahan tunawisma merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah, sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas.

Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, agar Risma memberikan kesempatan pemerintah kota menangani segala permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.

" Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.

Meski demikian, Iman menegaskan peristiwa tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.

" Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya."

" Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.

Sumber: merdeka.com

Beri Komentar