Soal NKRI Syariah, Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Ijtimak

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 7 Agustus 2019 12:03

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Moeldoko menegaskan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila harus dilawan.

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan Indonesia bukan negara bercorak agama. Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga semua paham yang berlawanan tidak boleh berkembang.

" Indonesia bukan negara ijtimak, aturannya sudah jelas. Indonesia adalah negara hukum, ada konstitusi UUD 45, ada UU ada Perpres, ya sudah ikuti itu," kata Moeldoko, dikutip dari Fajar.co.id.

Secara tegas Moeldoko menyatakan Indonesia bukan negara Islam. Selain itu, Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang tidak boleh diganti dengan apapun.

" Apabila ada ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, harus dilawan," kata dia.

Pernyataan tersebut menanggapi rekomendasi yang dihasilkan forum ijtimak ulama IV yang digelar di Bogor pada Senin kemarin. Salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam forum tersebut yaitu mewujudkan NKRI syariah berdasarkan Pancasila.

Dasar munculnya pandangan ini yaitu termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi. Ijtimak ulama tersebut mendorong agar rekomendasi yang muncul dapat diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

1 dari 5 halaman

Tak Ada Dialog dengan FPI

Sementara, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI) mengenai hal ini. Dia menyatakan pemerintah meminta FPI tidak mengembangkan ideologi lain di Indonesia.

" Intinya jangan mengembangkan ideologi lain, itu prinsipnya. Kalau FPI oke ideologinya Pancasila, selesai. Jadi apalagi yang perlu didiskusikan?" kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan perpanjangan izin keberadaan FPI. Salah satu pengganjalnya yaitu adanya istilah 'khilafah' yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.

Hal itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah pun akan meninjau kembali izin ormas tersebut.

2 dari 5 halaman

Moeldoko Sebut Ada Pihak yang Ingin Tunggangi Aksi 22 Mei

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut ada pihak yang ingin memanfaatkan aksi 22 Mei saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

" Saya ingin menjelaskan, bahwa ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa. Ini harus dipahami betul oleh semua pihak. Rencana ini bukan main-main, sungguhan. Ada sekelompok tertentu yang ingin situasi dimanfaatkan sebaik-sebaiknya," ujar Moeldoko dikutip dari laman Liputan6.com, Sabtu 18 Mei 2019.

Meski demikian, ia enggan menyebut pihak mana yang ingin memanfaatkan aksi 22 Mei di depan KPU itu.

" Bisa perorangan, bisa terorisme.Ya lihat nanti saja perkembangannya. Tidak perlu saya sampaikan dan jelaskan secara detail. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ada upaya untuk membuat situasi jadi tidak baik," kata dia.

Moeldoko mengimbau kepada masyarakat dari luar Jakarta yang memiliki rencana datang mengikuti aksi di depan KPU pada 22 Mei 2019 mendatang untuk mengurungkan niatnya.

" Pada akhirnya digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu. Semuanya rugi, semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta, tahu-tahu menghadapi sebuah musibah," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan aparat keamanan juga telah memiliki strategi pengamanan pada aksi 22 Mei. Meski demikian, ia menampik adanya isu akan diterjunkannya penembak jitu atau sniper untuk mengawal aksi tersebut.

" Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper. Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

3 dari 5 halaman

Bertemu AMSI, Kepala KSP Moeldoko: Hoax Memecah Belah Bangsa

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan perkembangan berita hoax belakangan ini sudah sangat meresahkan. Tidak hanya pemerintah, media juga merasakan dampak buruk dari barangnya berita bohong.

" Trust berkurang, kepercayaan publik jadi berkurang," ujar Moeldoko dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Menurut Moeldoko, keberadaan berita hoax sudah tidak bisa lagi didiamkan. Sebab, dampaknya bisa meluas dan menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat.

" Hoax ujungnya adalah memecah belah," ucap dia.

Pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI ini memberikan apresiasi terhadap langkah sejumlah media dalam mengatasi persebaran hoax.

" Saya terima kasih tekad teman-teman yang mengabarkan berita sesungguhnya dari pemerintah," kata dia.

Moeldoko juga menyampaikan pihaknya membuka pintu yang lebar bagi pihak yang ingin mengetahui bagaimana sebetulnya kinerja pemerintah.

" Bahkan kalau ada isu yang dihadapi dan tidak kunjung padam, saya langsung sampaikan ke Presiden. Presiden biasanya langsung rapatkan," ucap Moeldoko.

Ketua AMSI, Wenseslaus Manggut, berharap pemerintah dapat melibatkan media dalam penyusunan kebijakan. " Kami ingin dilibatkan dalam penyusunan regulasi," ucap Wens.

4 dari 5 halaman

Viral Kabar Ahok Ketua Tim Pembangunan Ibu Kota Baru, Moeldoko: Super Hoaks

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah kabar mengenai penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru.

" Hoaks, super hoaks," kata Moeldoko, dikutip dari Merdeka.com, Rabu, 12 Juni 2019.

Berita posisi baru Ahok yang akan memimpin pembangunan ibu kota baru Indonesia itu muncul dalam pesan berantai di platform perpesanan, WhatsApp.

Untuk meyakinkan masyarakat, si pembuat informasi menyebutkan jika Ahok akan dilantik menjadi usai sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tengah ditangani Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, pesan berantai juga mengatasnamakan pengacara senior dan Dubes Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis.

5 dari 5 halaman

Ini Pesan Berantainya

Berikut isi pesan berantai tersebut,

" Pengacara Todung Mulia Lubis skrg jd Dubes utk Norwegia
Kabar berhembus dr Istana Negara bhw Basuki Tjahaya Purnama akan diangkat sbg Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru NKRI, pelantikan akan dilakukan akhir July setelah sengketa pilpres usai & MK menetapkan pemenang...Sejujurnya saya bnr2 gembira mendengar info ini kr sjk merebak informasi mengenai pemindahan Ibu Kota saya berulang x mengatakan hanya Ahok yg pas mnjd pemimpinnya dlm pelaksanaan gagasan tsb...Bravo BTP, saya selalu mendukung & bangga terhadapmu, jasa2mu bagi Indonesia khususnya Jakarta adalah bukti nyata yg tk terbantahkan."