Deretan Harta Diduga Milik Ketua Nonaktif KP Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN

Reporter : Editor Dream.co.id
Rabu, 27 Desember 2023 16:01
Deretan Harta Diduga Milik Ketua Nonaktif KP Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Dewas KPK bongkar daftar aset Firli Bahuri yang tak dilaporkan ke LHKPN, dibeli atas nama istri.

1 dari 10 halaman

Deretan Harta Diduga Milik Ketua Nonaktif KP Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN

image" /> © Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung ACLC KPK , Kamis (21/12/2023). Dewas KPK memeriksa Firli terkait pelanggaran etik. 2023 maverick

2 dari 10 halaman

© Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung ACLC KPK , Kamis (21/12/2023). Dewas KPK memeriksa Firli terkait pelanggaran etik. 2023 maverick

Dream - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membongkar sejumlah aset Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang tak dilaporkan ke laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

3 dari 10 halaman

© Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung ACLC KPK , Kamis (21/12/2023). Dewas KPK memeriksa Firli terkait pelanggaran etik. 2023 maverick

Daftar aset itu termuat dalam dokumen putusan yang dibacakan Majelis Etik Dewas KPK.

4 dari 10 halaman

"Bahwa dalam LHKPN Tahun 2020, 2021, dan 2022, terperiksa (Firli Bahuri) juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa, Saudari Ardina Safitri," 

ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK Kavling C1, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023 dikutip dari Liputan6.com.

5 dari 10 halaman

Aset Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan ke LHKPN

Aset-aset diduga milik Firli Bahuri di antaranya bangunan apartemen di Essence Dharmawangsa Apartment Unit ET2-2503 pada April 2020.

Temuan lain berupa sebidang tanah di Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan luas 306 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 437/2021 tanggal 20 Juni 2021.

6 dari 10 halaman

© Penjelasan Firli Bahuri soal Berkas Perkara Pemerasan SYL Setinggi Hampir 1 Meter 2023 maverick

Dewas KPK juga menemukan sebidang tanah di Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi dengan luas 2.727 meter persegi melalui Akta Jual Beli Nomor: 359/2021 tanggal 01 Desember 2021.

7 dari 10 halaman

Sebidang tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan luas 2.052 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 192/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 di Sukabangun-Palembang dengan luas 520 meter persegi tahun 2021.

Firli juga disebut punya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2186 di Sukabangun-Palembang dengan luas 1477 meter persegi tahun 2021. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2366 di Desa Sinduharjo-Sleman dengan luas 532 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 03/2022 tanggal 24 Februari 2022.

8 dari 10 halaman

Keterangan Saksi dan Barang Bukti

Haris menjelaskan, fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Seperti Direktur LHKPN KPK Isnaini, Kevin Egananta Joshua, Hendra, Gerardus Edwar Prandudi, Andre Tri Saputra dan Abdul Haris.

Barang bukti lainnya berupa dokumen bukti pembayaran maintenance fee dan utility fee unit ET2-2503 Essence Dharmawangsa Apartment periode April 2020-November 2023 dan Official Receipt.

9 dari 10 halaman

© Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan di salah satu cafe di Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023). Keterangan tersebut berkaitan dengan putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Ment

Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan kepemilikan hartanya.

Termasuk soal kepemilikan valas Rp7,8 miliar dan pengeluaran pembayaran uang sewa rumah di Jalan Kertanegara No 46.

10 dari 10 halaman

" Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnaini yang menjabat sebagai Direktur LHKPN pada Kedeputian Bidang Pencegahan, setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan seluruh harta dan utang miliknya dan pasangannya ke dalam LHKPN sehingga kepemilikan valas dan pembayaran sewa rumah juga termasuk komponen yang wajib dilaporkan dalam LHKPN," ucap Indriyanto.

Beri Komentar