Dream - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengataka akan melakukan uji coba sekolah tatap muka yang dimulai pada 7 April 2021 mendatang. Di tahap ini, sebanyak 96 sekolah telah ditunjuk untuk mengikuti uji coba tersebut.

"Uji coba pembelajaran campuran online dan offline selama dua bulan ke depan insyaallah kurang lebih ada 96 sekolah," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 1 April 2021.

Menurut riza, 96 sekolah tersebut terdiri dari SD hingga SMA yang tersebar di wilayah Ibu Kota. Pelaksanakaan uji coba sekolah juga akan dipantau untuk mengidentifikasi efektivitas serta keamanannya.

"Nanti tentu dibatasi jam kantor, jam kerja sekolahnya, harinya, kapasitas dibatasi, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan," jelas dia.

Target Mendikbud

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) resmi mewajibkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka usai guru dan tenaga kependidikannya mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Meskipun begitu, Nadiem menekankan jika dalam sekolah itu ditemukan kasus positif Covid-19, maka wajib ditutup sementara.

"Kalau berdasarkan pengawasan terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19, maka pemerintah pusat, daerah, Kantor Wilayah Kemenag dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut," tegas Nadiem.

Penutupan Sekolah

Sekolah akan dituutp apabila selama uji coba dilakukan terjadi infeksi.

"Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah atau kecepatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara," jelasnya.

Sumber: merdeka.com

Belajar Tatap Muka Bisa Dibatalkan

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan dua kebijakan soal sekolah tatap muka. Pertama, apabila terjadi penularan Covid-19 di lingkungan sekolah, tatap muka dilakukan secara terbatas.

" Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa dengan segera ditutup tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi," jelas Nadiem dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama sejumlah menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa 30 Maret 2021.

Selain alasan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menutup sekolah bila menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah daerah diperbolehkan menutup sekolah sesuai kebijakannya.

" Kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam kenangan itu itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya," jelas Nadiem.

Orangtua Berhak Memilih

Nadiem mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Otoritas terkait wajib segera menghentikan sementara pembelajaran tatap muka bila terjadi penularan Covid-19.

Sementara, para orangtua berhak atas pilihan mau menyekolahkan anaknya secara tatap muka atau tidak. Kewajiban hanya ditujukan bagi sekolah supaya memberikan pilihan bagi orangtua yang hendak menyekolahkan anaknya belajar secara tatap muka.

" Dan tentunya orangtua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih PJJ ataupun kembali ke kelas," tandasnya.