Pengalaman Buruk Pria Malaysia Ditahan Polisi China Usai Sholat di Masjid Uighur

Mengirim Pesan ke Wartawan

^{© World of Buzz}

^{Rombongan asal Malaysia yang sempat ditangkap pemerintah China (Foto: World of Buzz)}

Rombongan tersebut lalu ditangkap dan dipaksa meninggalkan masjid. Dalam kondisi tersebut, pimpinan rombongannya, Khir Ariffin, dengan tenang memberi tahu editor senior kantor berita Malaysia, Bernama, Haji Ara.

“ WhatsApp teman-temanmu di Bernama. Beri tahu mereka jika kami tidak bisa dihubungi dalam 24 jam ke depan, beri tahu kedutaan tanpa menyebarkan berita ke media. S.O.S,” kata Khir.

“ Kendaraan kami dikontrol ketat oleh angkatan bersenjata dan polisi membawa kami ke lokasi yang tidak kami ketahui. Kami gugup tetapi kami mengikuti perintah tanpa ada provokasi,” ucap Khir menambahkan.

Menurut Khir, petugas keamanan kerap menyamar sebagai tukang kebersihan, warga lokal dan pemilik toko. " Kami terus diawasi,” ucap dia.

Ketika mereka tiba di lokasi yang dirahasiakan, kelompok itu terkejut melihat gerbang dan halaman yang terlindung di tengah-tengah desa tua. Satu tim beranggotakan militer dan polisi menunggu kedatangan rombongan.

Bernegosiasi

Khir memberi sinyal tertutup kepada timnya untuk membiarkan pemandu wisata tepercaya mereka, Andy, menangani situasi.

“ Kami menghindari berbicara satu sama lain sehingga mereka tidak akan salah paham tentang niat kami. Kami tetap tenang, berusaha tersenyum dan menghindari provokasi,” ucap dia.

Setelah pertemuan itu, rombongan sempat ditahan di kamar yang menyerupai penjara. Mereka menunggu Andy selesai bernegosiasi dengan pihak berwenang.

Akhirnya, setelah menunggu selama berjam-jam, seorang pejabat militer yang tidak dikenal datang menyambut rombongan dan meminta maaf.

Personil militer yang menangkap mereka di masjid tidak terlihat. Meski akhirnya lega, Zikri merasa tertolak karena dilarang sholat di masjid.(Beq)

Mahfud MD Soal Uighur: Bukan Diplomasi Megaphone

Dream - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan China untuk menyelesaikan masalah etnis Uighur.

" Gini ya, kita punya hubungan diplomatik dengan China. Oleh sebab itu tidak mungkin tidak diplomasi. Cuma, diplomasi kita bukan diplomasi megaphone," kata Mahfud, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 27 Desember 2019.

Pemerintah, kata Mahfud, telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian. Mahfud menanyakan masalah Uighur.

" Saya pribadi, Mahfud, sering ke China. Kok di sana banyak perkampungan Muslim aman. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman. Cari restoran Islam, restoran halal, ada perkampungannya sendiri. Kok terjadi di Uighur seperti itu? Lalu dia beri penjelasan Uighur itu apa," kata dia.

Mahfud menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur mengenai masalah dalam negeri China. Dia menyebut, itulah bagian dari diplomasi lunak.

" Oh kalau begitu, kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, gitu ya. Bukan diplomasi megaphone," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

Daftar 22 Negara Pengecam Kekerasan Terhadap Muslim Uighur, Indonesia Absen

Dream - Masalah nasib etnis Uighur di Xinjiang, China, tampaknya tidak ada habisnya. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap minoritas Muslim di kawasan ini telah diketahui dunia Internasional. 

Perlakuan kejam terhadap etnis Uighur tersebut sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak media yang mengungkap dan membuktikan kekejaman pemerintah China. 

Terlalu banyak bentuk penindasan yang harus dilalui oleh warga Muslim Uighur. Hal ini mengundang perhatian laman The Diplomat.

Dilansir dari Siakapkeli.my, laman The Diplomat merilis daftar 22 negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kekejaman pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur.

Kelompok negara tersebut menandatangani surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan HAM PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Surat tersebut berisi desakan kepada pemerintah China untuk menghentikan penahanan massal secara besar-besaran di Xinjiang.

Berikut ini adalah daftar negara-negara yang secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap kekejaman China terhadap etnis Muslim Uighur:

1. Australia
2. Austria
3. Belgia
4. Kanada
5. Denmark
6. Estonia
7. Finlandia
8. Perancis
9. Jerman
10. Islandia
11. Irlandia
12. Jepang
13. Latvia
14. Lithuania
15. Luksemburg
16. Belanda
17. Selandia Baru
18. Norwegia
19. Spanyol
20. Swedia
21. Swiss
22. Inggris

Dari daftar tersebut terlihat banyak negara Eropa yang menolak kebijakan kejam Beijing terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Selain itu, Amerika Serikat mungkin juga ada dalam daftar karena Presiden Donald Trump telah secara terbuka menyuarakan pendapatnya tentang kekejaman etnis Uighur.

Negara Pendukung Kebijakan China Terhadap Muslim Uighur

Namun, ada juga negara-negara yang mendukung kebijakan kekerasan domestik yang dilakukan Beijing dengan mengirim surat. Di antara daftar negara yang diduga mendukung kekejaman China:

1. Aljazair
2. Angola
3. Bahrain
4. Belarus
5. Bolivia
6. Burkina Faso
7. Burundi
8. Kamboja
9. Kamerun
10. Komoro
11. Kongo
12. Kuba
13. Mesir
14. Eritrea
15. Gabon
16. Kuwait
17. Laos
18. Myammar
19. Nigeria
20. Korea Utara
21. Oman
22. Pakistan
23. Filipina
24. Qatar
25. Rusia
26. Arab Saudi
27. Somalia
28. Sudan
29. Syria
30. Tajikistan
31. Togo
32. Turkmenistan
33. Uni Emirat Arab
34. Venezuela
35. Zimbabwe

Sangat mengejutkan bahwa ada negara-negara Islam yang mendukung kebijakan Beijing yang kejam ini, termasuk Arab Saudi, Pakistan, Kuwait, Uni Emirat Arab.

Sementara, perwakilan dari Asia seperti Malaysia dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara penentang maupun pendukung hak-hak Uighur di Xinjiang.

Meskipun sudah banyak aktivis dan demonstrasi yang menentang kekejaman China terhadap Uighur di dalam negeri. Namun sampai saat ini kedua negara tersebut belum menyatakan sikap resminya.

Dilaporkan Liputan6.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak bisa mengintevensi urusan dalam negeri China.

" Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China, mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12/2019).

" Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," jelas dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. Dia menampik adanya pemberitaan adanya tindakan intimidasi dan aksi kekerasan oleh pemerintah China.