Reporter : Okti Nur

Prabowo ingin kuliah di PTN gratis, tetapi sebelum janji itu sampai ke mahasiswa, pemerintah harus menjawab satu pertanyaan: berapa harga yang harus dibayar negara?

DREAM.CO.ID - Mari kita buka cerita ini dari masa lalu. Dari kisah getir Riska, seorang mahasiswi yang berjuang mempertahankan kuliah di tengah kesulitan membayar UKT. Uang Kuliah Tunggal. Cerita ini sempat viral, menjadi catatan kelam dunia pendidikan.

Melangkah dari desa. Di Purbalingga. Riska berangkat ke Yogyakarta dengan Rp130.000 di saku. Itu bukan uang jajan. Duit itu untuk ongkos bus, sekaligus biaya hidup sepekan di Kota Gudeg. Tujuannya satu: kuliah.

Riska sadar betul keluarganya tak banyak uang. Orangtuanya jualan sayur gerobakan. Selain Riska, sang ibu harus menghidupi keempat anaknya yang lain. Adik-adiknya masih sekolah. Namun dia yakin, kerja keras akan membawanya menjadi sarjana.

Dia diterima di universitas negeri. Itu tahun 2020. Di kampus, Riska menghadapi persoalan UKT. Besarnya Rp3,14 juta. Banyak cara dijajal untuk bertahan. Cari pinjaman. Memohon beasiswa. Kerja paruh waktu. Makan nasi cuma pakai abon hingga mi instan pemberian teman. Semua dilakukan untuk menutup biaya kuliah.

Hasilnya tetap saja. Semester ini selamat, masa kuliah berikutnya persoalan berulang. UKT Riska memang sempat turun Rp600 ribu. Namun tetap saja, nominalnya tak membuat dia bisa menjangkau.

Riska meninggal pada 9 Maret 2022. Mimpi menjadi sarjana terhenti. Cita-cita membahagiakan orangtua dan menyekolahkan keempat adiknya ikut terkubur saat itu juga. Kisah ini ditulis dalam sebuah utas oleh akun @rgantas di X. Dia teman Riska.

Cerita ini viral 2023, jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto berbicara kuliah gratis di HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ketika Prabowo kini meminta biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) digratiskan, cerita Riska seolah menjadi wajah nyata persoalan yang sedang hendak diselesaikan pemerintah.

UKT, bagi sebagian mahasiswa, bukan sekadar angka yang harus dibayar. Ia menjadi batas antara melanjutkan kuliah dan berhenti ngampus.

Prabowo Ingin Pendidikan Gratis di Sekolah Negeri

Prabowo menegaskan keinginan itu dari atas podium, saat berpidato dalam puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Dia ingin biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD hingga universitas, harus gratis.

"Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis," tegas Prabowo dengan berapi-api.

Intonasi Prabowo penuh penekanan saat menyampaikan itu. Tangan kanan diacung-acungkan ke depan. Pidato itu disambut gemuruh. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Banyak orang berdiri, tak sedikit pula yang mengelu-elukan namanya.

Prabowo jeda sejenak. Menyekat kalimatnya. Dia menunggu gemuruh reda. Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan, "Nanti, nanti, nanti akan ada yang bertanya."

Dia kembali mengambil jeda sesaat. Prabowo berhenti bicara sambil beberapa kali menggoyangkan kepala. Dia kemudian melontarkan pertanyaan yang dia jawab sendiri, "Dari mana uangnya?"

"Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri," tegas Prabowo dengan penuh semangat.

Masuk Kalkulator Negara

Pidato itu kemudian pindah ke meja rapat. Rabu 23 September 2026. Dia memimpin langsung rapat terbatas di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan kuliah gratis di PTN dengan catatan sesuai kemampuan fiskal negara.

Untuk anggaran, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), telah melakukan penghitungan awal. Hasil penghitungan tersebut disampaikan saat rapat di DPR RI oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, Senin 21 September 2026.

"Terkait kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp93.742.969.840.000," kata Brian di Komisi X DPR. Kebutuhan itu dihitung untuk 2.833.169 mahasiswa PTN pada jenjang D3, D4, dan S1, baik pendidikan vokasi maupun akademik.

Jika dibagi rata secara matematis, nilainya sekitar Rp33 juta per mahasiswa per tahun. Tapi dana Rp93,74 triliun bukan uang yang akan ditransfer langsung kepada 2,8 juta mahasiswa.

Angka itu merupakan estimasi kebutuhan anggaran untuk menggratiskan biaya kuliah mahasiswa PTN yang masuk dalam penghitungan pemerintah. Dalam penghitungan, sejumlah komponen jadi pertimbangan, antara lain pendapatan UKT, Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain di PTN.

"Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IPI pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah," kata Brian, di Istana, Rabu.

Besaran Rp93,74 triliun itu tidak muncul sekonyong-konyong. Brian mengaku punya dasar. Sejak 2024, Kemdiktisaintek menghitung standar biaya setiap mahasiswa, tiap program studi, setiap wilayah. Standar itulah yang dipakai dalam menghitung anggaran program kuliah gratis ini.

"Makanya kemarin keluar angka 93 triliun yang saya sampaikan di Komisi X," ujar dia.

Dalam rapat terbatas itu, pemerintah sudah membentuk tim untuk mematangkan program ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, ditunjuk untuk memimpin tim itu.

"Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik," tutur Brian.

Dari Mana Duitnya?

Dalam pidato di atas podium di HUT ke-28 PAN itu Prabowo memang bilang sumber biaya program pendidikan gratis ini dari uang negara yang dikorupsi.

Namun setelah rapat terbatas di Istana itu, Brian menyebut hasil penghitungan kebutuhan anggaran itu akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan tidak ada penambahan anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis. Dia menyebut dana yang dipakai untuk program itu berasal dari RAPBN tahun 2027 yang ditetapkan 20 persen atau Rp820,9 triliun.

"Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya," kata Suahasil di Istana Negara.

Saat ini pemerintah tengah membahas kembali penggunaan anggaran pendidikan, baik di pemerintah pusat, daerah, hingga kementerian/lembaga. Total anggaran yang dibahas Rp820 triliun-Rp824 triliun. Anggaran akan didesain ulang untuk memperkuat kualitas pendidikan.

Menurut Suahasil, program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027. Itu artinya, tidak menggunakan anggaran baru.

"Kita bicara termasuk 2027, anggaran ada sekian bagaimana desainnya paling baik," tutur Suahasil.

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani menyebut butuh kajian terhadap kekuatan APBN untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Apalagi, situasi global yang saat ini tidak mementu bisa memengaruhi APBN. "Ya kita akan lihat seperti apa," ujar Puan, Selasa lalu.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, manfaat program pendidikan gratis pada semua jenjang itu harus dilihat dahulu secara mendalam. Menurut dia, program ini benar-benar harus dipastikan manfaatnya buat bangsa dan negara.

"Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara. Jadi kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," kata Puan.

Membuka Kesempatan

Hitungan Rp93,74 triliun itu bukan sekadar angka di meja pemerintah. Itu gambaran awal biaya yang sedang dikalkulasi negara untuk memastikan seorang anak tidak harus menghitung-hitung lagi apakah uang di sakunya cukup untuk tetap menjadi mahasiswa.

Riska pernah menghitung dengan caranya sendiri. Berangkat dari Purbalingga dengan Rp130.000. Berjalan kaki dari kos ke kampus. Makan dengan abon pemberian teman. Mencari beasiswa, bekerja paruh waktu, meminjam uang, hingga meminta bantuan untuk sekadar melewati satu semester.

Dia bertahan karena impian menjadi sarjana, lalu membantu ibu dan menguliahkan adik-adiknya. Namun, Riska meninggal pada 9 Maret 2022. Mimpinya berhenti sebelum mengenakan toga.

Kini pemerintah sedang menghitung agar mahasiswa PTN tidak terbentur biaya kuliah. Hitungan awalnya sudah ada, Rp93,74 triliun.

Bagi mahasiswa, terutama dari ekonomi kurang mampu, tagihan kuliah bukan sekadar angka rupiah. Itu adalah kesempatan. Sekali terlewat, tidak selalu datang untuk kedua kalinya.