Perjanjian Dagang RI-AS, Rycko Minta Pemerintah Perkuat Industri Nasional Hadapi Produk Impor

Derasnya arus barang impor yang lebih murah akibat penghapusan tarif dapat memberi tekanan besar bagi pelaku industri lokal jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, menekankan pentingnya langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri, menyusul kesepakatan perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sepakat membebaskan tarif impor untuk berbagai produk asal AS, termasuk menghapus hambatan non-tarif seperti sertifikasi, inspeksi, dan standar teknis.

Rycko mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, dan mengimbau pemerintah untuk membuka pasar ekspor baru secara aktif.

“ Jangan sampai kita sangat bergantung pada satu negara adidaya. Kita harus memperkuat pasar lokal dan secara aktif membuka pasar-pasar baru, seperti Asia, Afrika, dan Eropa,” tegasnya, Senin (4/8).

Ia mengingatkan bahwa derasnya arus barang impor yang lebih murah akibat penghapusan tarif dapat memberi tekanan besar bagi pelaku industri lokal jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing nasional.

“ Ini harus menjadi cambuk. Jangan sampai kita berkiblat pada barang-barang luar dan malah melemahkan industri lokal, apalagi kalau tidak ada penggantinya. Industri kita harus didorong agar bisa bersaing,” ujarnya.

Kesepakatan dagang yang disepakati pada akhir Juli 2025 ini menjadi sorotan karena membawa dua sisi. Di satu sisi, tarif AS atas ekspor produk Indonesia berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen. Namun, sebagai timbal balik, hampir seluruh produk AS mendapat pembebasan bea masuk ke Indonesia.

Tak hanya itu, Indonesia juga menyepakati pembelian sejumlah komoditas strategis dari AS, di antaranya 50 unit pesawat Boeing, kontrak energi senilai USD 15 miliar, dan produk pertanian senilai USD 4,5 miliar.

Politisi Partai Golkar ini menilai langkah tersebut perlu dibarengi dengan strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun kemandirian industri nasional yang kokoh dan tidak mudah terguncang oleh dominasi produk impor.

“ Kita harus belajar dari kebijakan ini. Ini waktunya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk pengembangan suku cadang dan komponen penting lainnya, agar kita tidak selamanya bergantung pada negara lain,” tandas Rycko.

Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi sektor energi dan industri strategis, Rycko juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam memperkuat riset, mempercepat transfer teknologi, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal agar mampu bertahan dan bersaing di era globalisasi.