Menurut Netty, akar masalahnya terletak pada standar pendidikan kesehatan yang masih jauh dari seragam. Kurikulum, jam praktik klinis, model asesmen, hingga standar kompetensi di berbagai institusi pendidikan kesehatan di Indonesia masih berbeda-beda. Ketidakharmonisan ini membuat Indonesia kesulitan memenuhi kualifikasi global.

“Kita tidak bisa bicara internasional kalau di dalam negeri saja standar pendidikan masih berbeda antar kampus, antar kota, bahkan antar provinsi,” tegasnya.

Ia menilai, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera menyusun roadmap nasional untuk mengejar rekognisi global tersebut. Menurutnya, proses harmonisasi standar tidak boleh menunggu dorongan atau kebutuhan mendesak, melainkan harus dimulai secara terencana agar Indonesia tidak semakin tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN yang lebih cepat melakukan pembaruan sistem pendidikan kesehatan.

Isu rekognisi global, lanjut Netty, bukan hanya menyangkut profesi dokter. Tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan, analis laboratorium, radiografer, hingga fisioterapis juga harus mendapatkan peningkatan standar kompetensi yang sama. Bagi Netty, rumah sakit berkelas internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokter, tetapi oleh keseluruhan ekosistem pelayanan.

“Harus menyeluruh, bukan parsial. Kalau hanya dokter yang ditingkatkan, tetapi perawat atau analis laboratoriumnya tidak, kualitas pelayanan tetap tidak akan setara dengan rumah sakit di luar negeri,” katanya.

Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa tenaga kesehatan Indonesia bisa tersingkir dalam kompetisi global di negara sendiri. Jika rumah sakit internasional membutuhkan staf dengan standar yang sudah terakui dunia, sementara tenaga lokal belum memenuhi persyaratan tersebut, celah besar pun terbuka bagi masuknya tenaga asing.

Menurut Netty, diperlukan strategi jangka panjang yang mencakup harmonisasi standar pendidikan nasional, penguatan dan pemerataan fasilitas rumah sakit pendidikan, peningkatan kualitas Uji Kompetensi (UKOM), serta sistem evaluasi berkelanjutan di seluruh institusi pendidikan kesehatan. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup jika kapasitas sumber daya manusianya tidak ikut disiapkan.

“Ini bukan hanya soal bangunan RS yang megah. Ini soal memastikan rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik oleh tenaga kesehatan bangsa sendiri,” tutupnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa ambisi internasional di sektor kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga medis secara komprehensif. Tanpa itu, rumah sakit berstandar internasional yang diidamkan justru berisiko menjadi ironi: megah, modern, namun diisi orang asing karena standar kita tertinggal.