RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sebuah Titik Cerah?

Reporter : Dwi Ratih
Minggu, 17 Januari 2021 09:15
RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sebuah Titik Cerah?
Pemulihan korban, pencegahan, dan hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan adalah fokus utama RUU PKS.

Dream – Nggak cuma urusan finansial saja yang berakibat dari adanya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 di Indonesia. Kekerasan seksual juga jadi masalah darurat nasional yang harus jadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan datat Komnas Perempuan sepanjan 2020 kemarin, sebanyak 4.849 perempuan mengalami kekerasan seksual. Jika menilik data pada 2019, dalam 12 tahun terakhir kasus kekerasan perempuan di Indonesia ini mencapat 431.471 atau naik delapan kali lipat.

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk ke dalam 33 RUU yang ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021, hal ini merupakan sebuah milestone yang penting dalam kampanye mendorong pengesahan RUU PKS.

RUU PKS merupakan kebijakan yang dinilai banyak pihak dapat mencegah atau mengurangi kekerasan seksual karena dalam substansi kebijakan sudah mencakup aspek pidana, aspek pemulihan dan upaya penghapusan kekerasan seksual.

1 dari 3 halaman

Beri perlindungan dan pemulihan terhadap korban

Di RUU PKS ini juga berbicara mengenai hukum acara pidana yang berkaitan erat dengan sikap penegak hukum terhadap korban, melarang aparat penegak hukum untuk merendahkan, menyalahkan korban dan membebankan korban.

Kebiajakan ini dapat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk melibatkan peran masyarakat dan tokoh daerah. Kedua aspek ini dapat mengedukasi masyarakat terkait kekerasan seksual.

Mendukung RUU PKS yang masih bergulir di di DPR RISuzy Hutomo selaku Owner & Executive Chairperson The Body Shop® Indonesia pada Jumat, 15 Januari 2021 kemarin mengatakan, “ Artinya ada good will dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Ini juga merupakan harapan dan titik cerah bagi perjuangan semua pihak sejak 2012.”

 

2 dari 3 halaman

Deretan lembaga ikut barisan perjuangan RUU PKS

Ilustrasi© Shutterstock

Ia mengatakan bahwa pihaknya memulai dukungan terhadap kampanye ini sejak 5 November 2020 bersama dengan berbagai pihak; Yayasan Pulih, Magdalene, Makassar International Writers Festival, LSM, media, komunitas, kalangan kampus, praktisi, aktivis serta Key Opinion Leader yang memiliki misi dan semangat sama dalam penghapusan kekerasan seksual.

“ Kami mengambil peran sebagai pihak swasta yang ikut dalam barisan memperjuangkan pengesahan RUU PKS dan memiliki pelanggan yang selalu mendukung isu-isu penting yang kami kampanyekan, dan kita harus terus mengawal proses pembahasan karena perjalanan pembahasan dalam satu tahun ini diperlukan substansi yang tepat untuk menangani persoalan kekerasan seksual di Indonesia,” ujar Suzy.

3 dari 3 halaman

Terus kawal

Ilustrasi© Shutterstock

Dalam terus menggalakkan, pihaknya akan terus mengajak generasi muda Indonesia untuk menghentikan kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pihak antara lain lewat webinar series di lima universitas berbeda yang ada di Indonesia terhitung pada Januari hingga Februari 2021.

“ Kami berharap rapat paripurna DPR RI dapat segera menetapkan pembahasan dan pengesahan RUU PKS. Bukan saja kekerasan seksual yang menimpa orang-orang dewasa, namun membawa korban anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki,” ujar Yosephine Dian Indraswari, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih.

“ Masuknya kembali RUU PKS ke dalam Prolegnas DPR RI tidak lepas dari dukungan masyarakat yang begitu kuat agar pemerintah mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Namun ini bukan berarti perjuangan sudah selesai,” kata Devi Asmarani, Editor-in-Chief & Co-Founder Magdalene.co di kesempatan yang sama.

“ Justru sekarang ini saatnya kita mengawal dengan ketat pembahasan RUU PKS di DPR. Selama beberapa tahun terakhir, isu kekerasan seksual dan RUU PKS sering kali di“ hijack” oleh kelompok-kelompokan kesetaraan gender yang menyebarkan disinformasi tentang RUU tersebut,” pungkas Devi.

Beri Komentar