7 Layanan Administrasi Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK

7 Layanan Administrasi Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK

© 2023 maverick

© 2023 maverick

Dream - Waktu validasi NIK menjadi NPWP telah berakhir pada 30 Juni 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan pelayanannya akan menggunakan
NIK menjadi NPWP, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

© Validasi Pemadanan NIK dengan NPWP Terakhir 30 Juni 2024, Ini Cara Lengkapnya! 2024 maverick

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menjelaskan NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023.

© Validasi Pemadanan NIK dengan NPWP Terakhir 30 Juni 2024, Ini Cara Lengkapnya! 2024 maverick

Selain itu, NPWP 16 digit juga mulai digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi nonpenduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Selain mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit, Wajib Pajak juga diberikan NITKU sejak tanggal 14 Juli 2022.

© Validasi Pemadanan NIK dengan NPWP Terakhir 30 Juni 2024, Ini Cara Lengkapnya! 2024 maverick

NITKU diberikan kepada Wajib Pajak pusat maupun cabang dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP, yaitu sebagai penanda lokasi/tempat Wajib Pajak berada.

"Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layan

kata Dwi dikutip dari Liputan6.com, Senin, 1 Juli 2024.

7 Layanan

Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 (tujuh) layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration)

2. Akun profil Wajib Pajak pada DJP Online

3. Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP)

4. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26)

5. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi)

6. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah)

7. Pengajuan keberatan (e-Objection).

© Dream

Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 16 digit. Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

“Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16digit, dan NITKU,"