8,7 Juta Pegawai Sudah Dapat Subsidi Gaji, Kapan Tahap IV Cair?

Reporter : Syahid Latif
Rabu, 23 September 2020 13:47
8,7 Juta Pegawai Sudah Dapat Subsidi Gaji, Kapan Tahap IV Cair?
Kemnaker melaporkan pencairan subsidi gaji I-III sudah tersalurkan 96,89 persen.

Dream - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan realisasi pencairan subsudi gaji tahap I-III sudah mencapai 96,89 persen. Saat ini kementerian sedang mempersiapkan penyaluran tahap keempat.

Mengutip data Kemnaker yang diunggah di akun Instagram resminya, penyaluran subsidi gaji tahap I dan II sudah mencapai di atas 99 persen.

Pada tahap I, penerima subsidi gaji yang sudah mendapat penghasilan tambahan Rp1,2 juta berjumlah 2.484.429 orang atau sekitar 99,38 persen dari target 2,5 juta.

Di tahap kedua, penyaluran subsidi gaji sudah mencapai 2.980.913 pegawai (99,36%) dari target 3 juta penerima.

Sementara untuk tahap ketiga, penyaluran subsidi gaji sudah mencapai 93 persen ataus ebanyak 3.255.009 pegawai dari target 3,5 juta penerima

Total penerima subsidi gaji hingga data terakhir 21 September 2020 pukul 21.32 WIB adalah sebanyak 8.720.351 pegawai atau 96,89 persen.

" Tahap IV siap-siap ya Rekaner," kata admin akun Instagram Kemnaker.

1 dari 3 halaman

Guru Hononer Juga Dapat `Subsidi Gaji`

Dream - Jutaan guru honerer bisa sedikit bernapas menjalani masa pandemik Covid-19 saat ini. Pemerintah memastikan akan mengucurkan bantuan gaji kepada 1,8 juta guru honerer di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada jutaan tenaga guru honerer tersebut.

Jika subsidi gaji dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, BLT untuk para guru honerer ini akan dikoordinasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

" Disampaikan program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta, yang nanti akan dilaksanakan melalui Kemendikbud, dengan kebijakan sama dengan subsidi gaji," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat, 18 September 2020.

Untuk saat ini pemerintah masih belum mengungkapkan dengan jelas nilai BLT yang akan diterima oleh para guru honorer. Namun jika mengikuti skemanya seperti subsidi gaji, para guru honorer kemungkinan mendapat tambahan penghasilan Rp 600 ribu per bulan.

Sebelumnya, 398 ribu tenaga honorer direncanakan akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua, yaitu di Oktober dan November 2020.

Sama seperti subsidi gaji yang terima oleh pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan tersebut tenaga honorer ini akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.(Sah, Sumber: Liputan6.com)

2 dari 3 halaman

Subsidi Gaji Belum Cair? Ini Alasannya

Dream - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) lambat. Salah satunya karena calon penerima menggunakan rekening non bank BUMN atau Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

" Penerimaan manfaat yang memang banknya sama dengan bank himbara tentu prosesnya langsung, tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi misalnya bank swasta atau Bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya dari situ baru disalurkan," jelasnya dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 17 September 2020.

Namun, ia menegaskan, bukan berarti bank nonhimbara sangat lambat penyalurannya, melainkan setiap bank memiliki regulasi masing-masing. Paling lama pencairan bank nonhimbara sekitar satu hingga dua hari sejak disalurkan dibanding bank Himbara.

3 dari 3 halaman

Alasan Lain

Sebelumnya, Kemenaker menjelaskan, keterlambatan SBU karena perlu adanya validasi kelengkapan data nomor rekening calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker perlu memastikan kembali data calon penerima BSU valid dan tepat sasaran.

" Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan,” kata Haiyani.

Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Kemnaker, barulah data diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji kepada Bank Penyalur.

" Sebelum KPA secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran maka kelengkapan ini sangat penting. Kemudian diteruskan atau diminta dicairkan itu harus melalui kementerian keuangan KPPN," jelasnya.

Sumber: merdeka.com

Beri Komentar